Sindikat Narkoba Ancam TNI, Polisi dan Pejabat Sipil Instansi Pemerintah

Ulah sindikat narkoba yang terus berusaha menggerogoti bangsa ini dengan bisnis narkobanya telah membuat narkoba mampu menembus segala lini, termasuk jajaran TNI, Polisi dan juga pejabat sipil di berbagai instansi pemerintahan. Tidak berlebihan jika negeri ini berada dalam status darurat narkoba. Menanggapi hal ini mutlak langkah prevensi, penegakkan hukum serta rehabilitasi harus dijalankan secara simultan. Salah satu langkah Deputi Bidang Pencegahan BNN, dalam menangkal penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, Polisi dan Instansi pemerintah, maka dilakukan kegiatan diskusi fokus, atau Focus Group Discussion (FGD), dengan peserta dari jajaran TNI, polisi dan pegawai dari instansi pemerintah mengenai isu narkoba, pada Rabu (1/5) di gedung BNN. Tujuannya jelas, agar seluruh jajaran ini semakin sadar dan waspada bahwa narkoba tidak pilih-pilih korbannya.Deputi Pemberantasan BNN, Benny Mamoto menjelaskan bahwa kejahatan narkoba sangat berbahaya dan dianggap lebih dari terorisme sekalipun. Korban yang ditimbulkan narkoba sangat masif. Bagi korban yang masih hidup dapat membebani keluarga karena biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan korban narkoba sangat mahal.Penanganan pada para pecandu narkoba harus ditanggapi dengan open mind oleh seluruh masyarakat. Jika mindset masyarakat masih mengganggap pecandu narkoba ini masih jadi aib, maka hal ini akan menjadi seperti api dalam sekam yang artinya kapan saja bisa meledak, sementara di tempat lain, bandar terus menerus berusaha untuk menyuplai pasokan narkoba. Bennya menjelaskan, 85% uang hasil kejahatan lintas negara itu berasal dari bisnis narkoba.Dalam konteks lingkungan militer, dampak ikutan dari narkoba harus diwaspadai betul oleh semua pihak. Apalagi jika anggota militer ini memegang senjata, bisa dibayangkan ketika dia menggunakan narkoba dan membawa senjata, maka dia berpotensi menggunakan senjatanya itu sembarangan, karena dia bisa mengalami mispersepsi panca indra, dan disorientasi ruang dan waktu, kata Benny Mamoto.Dampak narkoba pun sama bahayanya jika menimpa pegawai atau pejabat di kalangan instansi pemerintah, dan kebetulan memegang jabatan yang terkait dengan keuangan, maka bukan tidak mungkin kejahatan korupsi itu akan muncul.sekalipunn dia korupsi, maka dia tidak akan merasa bersalah, imbuh pria penyandang jenderal bintang dua kepolisian ini.Karena itulah, Deputi Berantas menghimbau pada jajaran TNI, kepolisian dan instansi pemerintah agar melakukan deteksi dini penyalahguanaan narkoba melalui tes urine di jajarannya.Kadispen AL, Laksamana Pertama TNI Untung Suropati menanggapi hal ini dengan antusias. Baginya, uji narkoba di kalangan memang harus dilakukan sehingga tidak ada lagi kecolongan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Tidak dipungkiri, penyalahgunaan narkoba di lingkungan AL memang terjadi dalam 8 tahun terakhir. Sejak tahun 2005 hingga 2013 ini, sudah terjadi 205 kasus penyalahgunaan narkoba dari tingkat bintara higga perwira.Penangkapan seorang perwira menengah AL pada Senin lalu, membuat institusi ini semakin sadar untuk semakin waspada akan ancaman jaringan narkoba. Untung mengatakan, kolonel ASB yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sudah dicopot dari jabatannya, seementara nasib karir di AL sendiri masih dalam proses.Jika seorang komandan AL yang harus menjaga laut saja sudah terkena narkoba, maka bagaimana jadinya dengan kondisi keamanan laut itu sendiri, kata pejabat yang banyak menempati pos-pos operasional ini. Saat dimintai pendapatnya tentang masalah maraknya masalah narkoba yang menimpa institusi militer, Untung mengatakan bahwa fenomena dekadensi moral multidimensi tersebut merupakan buah dari lemahnya mental kepribadian dan kurangnya rasa bangga sebagai bangsa yang besar. Banyak orang melupakan bahwa kita bangsa besar, sehingga perilaku kita hanya jadi follower dan gampang terjebak dalam sejumlah hal negatif termasuk narkoba, kata Untung.Senada dengan pernyataan Untung di atas, Malik Ginting, dosen UPN Jakarta, mengungkapkan bahwa banyaknya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan karakter pada anak didik. Siswa hanya dicekoki dengan pengetahuan ilmiah semata, namun pendidikan karakteristik sangat minim. perlu laboratorium pendidikan karakter atau kepribadian, bukan hanya laboratorium ilmu pengetahuan semata, kata Ginting.Kepribadian yang tidak utuh, dapat membentuk manusia yang tidak jujur, sehingga diperlukan langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan memasukan silabus pendidikan kepribadian dari jenjang pendidikan paling bawah hingga yang paling tinggi.Kegiatan diskusi yang menghadirkan peserta lintas sektoral ini telah membuka wacana penting bahwa narkoba tidak pilih-pilih korbannya. Oleh karena itulah seluruh jajaran baik itu TNI, Polri, serta instansi pemerintah lainnya harus proaktif dalam melaksanakan gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan kerjanya. Hal ini selaras dengan amanah Instruksi Presiden No.12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam bidang P4GN. (bk/hms)