Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., PH.D
Deputi Hukum dan Kerjasama
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:
- Direktorat Hukum;
- Direktorat Kerjasama.
Tugas
Deputi bidang hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
Fungsi
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN; - Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- Pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.
Struktur Organisasi
Berita Terbaru
Berita Harian Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
TINJAU BALAI BESAR REHABILITASI BNN, MENSOS DAN MENKES APRESIASI FASILITAS, DORONG PENGUATAN LAYANAN
Usai menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Selasa (11/8), Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto mengajak Menteri Sosial Saifullah…
Semangat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tidak hanya tertuang dalam nota kesepahaman, seperti yang ditandatangani Kepala BNN RI, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan dalam Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan…
Upaya memulihkan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi mereka seperti sediakala. Lebih dari itu, rehabilitasi harus mampu mengantarkan mereka kembali menjadi pribadi yang berdaya…
Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali meraih kemenangan dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka bandar narkotika, Angga Prasetyo, terkait penanganan perkara jaringan narkotika di Palembang. Permohonan praperadilan dengan Nomor: 9/Pid.Pra/2026/PN Plg…
Indonesia menegaskan peran strategisnya dalam upaya global penanggulangan narkotika melalui partisipasi aktif dalam pertemuan Colombo Plan Drug Advisory Programme (CPDAP). Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan kondisi terkini penyalahgunaan narkotika di…
Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mencatat kemenangan dalam sidang praperadilan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari jaringan narkotika internasional. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (8/4), di Pengadilan Negeri…