Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., PH.D
Deputi Hukum dan Kerjasama
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:
- Direktorat Hukum;
- Direktorat Kerjasama.
Tugas
Deputi bidang hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
Fungsi
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN; - Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- Pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.
Struktur Organisasi
Berita Terbaru
Berita Harian Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN menutup Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hukum dan Kerja Sama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Kamis (3/9). Pelatihan yang berlangsung secara…
Peredaran narkotika melalui internet (cybertrafficking) menjadi ancaman yang kian nyata seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Ruang siber kini dimanfaatkan pelaku untuk memperluas jaringan hingga menjalankan transaksi secara tersembunyi. Menghadapi ancaman…
Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hukum dan Kerja Sama bagi personel di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama…
TINJAU BALAI BESAR REHABILITASI BNN, MENSOS DAN MENKES APRESIASI FASILITAS, DORONG PENGUATAN LAYANAN
Usai menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Selasa (11/8), Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto mengajak Menteri Sosial Saifullah…
Semangat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tidak hanya tertuang dalam nota kesepahaman, seperti yang ditandatangani Kepala BNN RI, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan dalam Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan…
Upaya memulihkan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi mereka seperti sediakala. Lebih dari itu, rehabilitasi harus mampu mengantarkan mereka kembali menjadi pribadi yang berdaya…