Korpri Diharapkan Jadi Penggerak dan Pendorong Kesejahteraan Pegawai

20 Maret 2019

Keberadaan Korpri di BNN memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk pegawai. Korpri diharapkan bisa menjadi penggerak dan pendorong kesejahteraan pegawai di lingkungan BNN, dan mampu bersinergi baik secara internal maupun eksternal.Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H., saat membuka kegiatan seminar bertajuk “Berselancar di Atas Tsunami Disrupsi Digital, di lantai 7 BNN, Rabu (20/3).Terkait kegiatan ini, Sestama menilai materi seminar ini sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya dunia digital. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan sinergitas dan peran aktif Korpri di lingkungan BNN.Bicara soal era digital, Sestama mengulas bahwa dunia kini memasuki revolusi industri 4.0 yang menekankan pada digital, artificial intelligence, robotic dan lain sebagainya. Dengan fenomena inovasi yang disruptif ini, BNN pun dituntut untuk berubah, termasuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap masyarakat.Hal ini merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai yang dimiliki BNN yaitu Inovatif. Oleh karena itulah, M.Firza selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN mengatakan agar semua pegawai di BNN mampu menginternalisasikan semua nilai-nilai yang ada di BNN yaitu, Berani, Nasionalisme, Netral, Responsif dan Inovatif.Sementara itu, Manajer Pengembangan Toko Online Korpri, Andree Suhadinata mengatakan bahwa era digital bisa memberikan manfaat yang besar, bagi masyarakat termasuk pada para ASN. Dalam hal ini, toko online korpri atau dikenal toktok.id hadir untuk memberikan peluang untuk memberikan kesejahteraan kepada ASN.Ia mengatakan, tidak sedikit ASN yang akhirnya mendapatkan penghasilan yang cukup besar setelah registrasi di portal belanja toktok.id sebagai reseller. Mengingat harga yang ditawarkan sangat murah, sehingga ketika ia menjadi reseller, ia bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. “Pada intinya jangan takut pada perubahan, selalu berinovasi apalagi ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada di BNN,” demikian pesan Andre kepada para peserta seminar.

Datangkan Pejabat Kementerian PAN RB Langkah Serius Reformasi Birokrasi dalam Tubuh Institusi

11 Maret 2019

Reformasi birokrasi menjadi salah isu penting dalam perubahahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Dalam upaya melakukan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pertemuan bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Senin (11/3). Hal tersebut sebagaimana Perpres Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PAN RB yang diaulat sebagai nahkoda dalam road map reformasi birokrasi di Indonesia.Pertemuan yang dibuka oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. di ruang rapat lantai 7 Gedung BNN itu dihadiri oleh Sekretaris Utama BNN, Inspektur Utama BNN, Para Deputi serta jajaran pejabat Eselon II dan III lainnya di lingkungan BNN.Dalam sambutannya pada saat pembukaan kegiatan sosialisasi pelaksanaan zona integritas peningkatan kualitas pelayanan publik dalam reformasi birokrasi, Kepala BNN berharap ke depan tunjangan kinerja BNN dapat meningkat. Hal tersebut tentunya diikuti oleh berbagai perbaikan dan peningkatan kinerja BNN dalam kerangka reformasi birokrasi.“Kita akan lakukan perbaikan-perbaikan serta peningkatan pengawasan sampai ke BNN Kabupaten/Kota. Kita juga terus melakukan berbagai upaya dalam peningkatan efektivitas dalam segi SDM yang salah satunya yakni dengan menjadikan seluruh pegawai BNN menjadi penyuluh anti narkoba. Dengan demikian kita berharap ke depan BNN akan layak untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja,” ungkap Heru.Sestama BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H. pun menambahkan bahwa reformasi birokrasi (RB) di BNN telah efektif dilaksanakan sejak gelombang RB ke-3. Terlebih menurutnya pada masa kepemimpinan Heru Winarko, BNN lebih befokus pada efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan pendekatan balance approach. Hal itu pulalah yang menjadi alasan adanya moratorium dalam pembentukan BNN Kota/Kabupaten sampai dengan saat ini.Sementara hadir sebagai narasumber dalam pertemuan yaitu Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik dan Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan mewakili Deputi Muhammad Yusuf Ateh yang berhalangan hadir.Menanggapi paparan dari Sestama BNN, Diah mengatakan bahwa dirinya optimis dengan peningkatan index reformasi birokrasi di instansi BNN yang tentunya dapat meningkatkan tunjangan kinerja. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB tersebut juga mendorong BNN untuk dapat melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik dan melakukan collaborative government sebagai upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Pesan Settama BNN; Gampong Peunayong jadi role model Desa Bersinar di Indonesia

22 Februari 2019

"BNN selalu bersama masyarakat dan bekerja bersama masyarakat untuk mencegah penyalalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" demikian point utama sekretaris utama (Sestama)BNN, Drs. Adhi Prawoto, S.H dalam kunjungan kerja berserta rombongan ke Provinsi Aceh dalam rangka Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 dan meninjau desa bersinar di Gampong peunayong Banda Aceh, Kamis (21/2).Kedatangan Sestama beserta rombongan dari BNN RI disambut oleh Keuchik (Kepala Desa) Peunayong T. Sabri Harun, S.Ag beserta perangkatnya dan Kepala BNNK Banda Aceh Hasnanda Putra, ST, MM, MT, para Muspika, ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) beserta anggota, Satgas Anti Narkoba, Babinsa, Babinkantipmas, perajin handycraft, perwakilan warga, serta seluruh pegawai BNNK Banda Aceh.Gampong peunayong adalah kawasan perkotaan yang didiami warga dari berbagai suku, etnis dan agama dan menjadi icon Banda Aceh Gemilang dalam Kerukunan. Desa ini, merupakan gampong binaan BNNK Banda Aceh bekerjasama Alternatif Developmen Perkotaan melalui Deputi Pemberdayaan BNN RI dengan program Handycraft untuk warga yang telah di latih pada tahun 2018 yang lalu.Dihadapan warga Gampong Peunayong Settama BNN mengatakan, dirinya di tugaskan Kepala BNN RI ke Provinsi Aceh dalam rangka implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dan ia juga mengatakan bangga bisa hadir di gampong Peunayong yang di ajak oleh Kepala BNNP Aceh. "Saya berterimakasih kepada BNNK Banda Aceh yang telah memilih gampong Peunayong untuk menjadi gampong binaan dengan melatih warganya menjadi perajin handycraft" imbuhnya.Dalam kegiatan ramah tamah, keuchik Peunayong menyampaikan, akan mendukung kinerja BNN dan menargetkan untuk gampong peunayong akan menjadi zero narkoba. BNN tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, "Saya berharap gampong Peunayong menjadi role model Desa Bersinar di Indonesia apalagi disini menjadi bukti keberagaman dan toleransi" ungkap Adhi.Sumber: BNNP AcehHumas BNN

Kemenpan dukung reformasi birokrasi di BNN

1 Februari 2019

Salah satu upaya penataan organisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Biro Kepegawaian, Sekretariat Utama BNN melakukan Rapat Harmonisasi Peraturan tentang Oganisasi dan Tata Kerja (OTK) BNN dengan Ditjen PP Kemenkumham RI yang di laksanakan di Fave Hotel Cililitan Jakarta (01/03).Sekertaris Utama BNN Adhi Prawoto menjelaskan, BNN mengusulkan penataan organisasi ke Kementerian PAN& RB didasari dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsultan pada tahun 2016. kemudian pada tanggal 8 Februari 2019 melalui rapat antara Tim Kemenpan dengan BNN, disahkan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/117/M.KT.01/2019 tentang persetujuan penataan organisasi dan tata kerja BNN.Menurut Kasubdit Harmonisasi Bid.Perindudtrian, perdagangan, Riset dan teknologi Kemkum & Ham Edi Subowo S.H, M.H.mengatakan, ” Pada perinsipnya kita mendukung harmonisasi peraturan BNN ini tetapi kita masih harus menkaji agar sempurna sebelum tetapkan”.Sestama BNN Menambahkan “Dalam kegiatan ini saya mengingatkan kepada satuan kerja yang mengalami peningkatan atau perubahan untuk segera ditinjaklanjuti dengan membuat konsep Peraturan BNN tentang OTK BNN yang telah dilakukan finalisasi intern dengan satuan kerja terkait serta menyusun peta proses bisnis, uraian jabatan dan standaroperasional prosedur (SOP) secara detail.”