Pembahasan Pembangunan Kawasan Anti Narkoba Bersama DPRD Bone Bolango

Bone Bolango/ Gorontalo – Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Mohi menerima kunjungan Kepala BNNK Bone Bolango, Abd. Haris Pakaya, S.Pd, M.Si, Senin, (30/01) di ruang Ketua DPRD Kab. Bone Bolango. Kunjungan tersebut adalah dalam Rangka Koordinasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di daerah tersebut. Ketua BNNK yang didampingi para staf dari seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengutarakan, pelaksanaan kunjungan tersebut didasari telegram Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei tahun 2016 dan Pereaturan Mendagri no. 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Abd. Haris memaparkan, isi telegram Mendagri 13 Mei tahun 2016, adalah imbauan kepada para Bupati untuk dapat menyusun rencana kerja Pemerintah daerah (Pemda) tahun 2017 dengan mengalokasikan anggaran pada kegiatan pelaksanaan test urine untuk seluruh pegawai di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) minimal satu kali pelaksanaan dalam setahun, serta melakukan sosialisasi stop narkoba dan diharapkan membentuk satgas anti narkoba di masing-masing SKPD. Haris menambahkan, pihaknya juga berharap terbentuknya suatu regulasi berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang mengakomodir beberapa hal tentang penyalahgunaan narkoba yang belum sempat diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Haris mencontohkan perlunya aturan tentang pembatasan umur bagi pembeli obat-obatan bebas yang kerap disalahgunakan anak-anak dan remaja seperti obat batuk sirop dan peraturan bagi peternak untuk mengelola kotoran hewan.Perlu juga pengawasan dan aturan khusus bagi para peternak untuk mengelola kotoran hewan agar tidak mudah diakses oleh anak di bawah umur. Sebagaimana kita ketahui, salah satu jenis jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi memiliki sifat narkosilepsis dan kerap disalahgunakan oleh anak-anak.Usulan tersebut mendapat respon positif dari ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Mohi. Faisal berjanji, akan segera menindaklanjuti Telegram Mendagri dengan melakukan sosialisasi stop narkoba dan membentuk satgas di semua lini masyarakat, mulai dari Aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Karang Taruna, dan Seluruh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Di samping itu, bersama Komisi I DPRD Bone Bolango yang membidangi masalah hukum, pihaknya juga berjanji akan mempertimbangkan usulan Rancangan Perda mengenai Pembangunan Kawasan Bebas Narkoba.Niat ini kami ikhtiarkan semata-mata dalam rangka menyelamatkan anak-anak dan remaja para generasi muda penerus bangsa, Imbuhnya. #StopNarkobaB/BRD-29/II/2017/Humas

Terkait

• Zoom Meeting mengenai Pembinaan pada Kawasan Rawan Narkoba di Kampung Ambon
• Zero Tolerance, Usulan Jargon Baru ASEAN Tangani Narkoba
• Yayasan Penggerak Bidang Narkoba Terima Bantuan dari BNN
• Wujudkan Masyarakat Melek Hukum Tolak Narkoba
• Wujudkan Konselor Adiksi Yang Profesional, BNN RI Jalin Kerjasama Dengan IKAI
• Wujudkan Keadilan Bagi Pecandu, BNN dan BNN Provinsi NTT Gelar Rakor Bersama Aparat Penegak Hukum
• Wujudkan Kampung Bersih Dari Narkoba