Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Anggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan yang dibuka oleh Anang Iskandar selaku Kepala BNN ini akan berlangsung selama lima hari di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat, 11-15 November 2013. Dalam kegiatan ini, hadir para pejabat dan personel yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan anggaran di lingkungan BNN, BNNP dan BNNK seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Rakernas dan Bimtek ini dimaksud agar para peserta dapat lebih memahami tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel guna mencapai tertib administrasi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.Sejak diterbitkannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Reformasi Keuangan Negara terus berlangsung. Hal ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satunya ialah pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang andal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, BNN mendapatkan penilaian terbaik dengan predikat WTP TPP (Wajar Tanpa Pengecualian Tanpa Paragraf Penjelasan) dibidang pengelolaan anggaran negara. Akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi BNN dalam proses pengelolaan anggaran negara. Melalui Rakernas dan Bimtek ini, diharapkan para peserta, termasuk 25 (dua puluh lima) BNNK/Kota yang baru terbentuk, dapat memberikan masukan dalam menentukan langkah dan kebijakan guna menemukan solusi penyelesaian kendala yang dihadapi BNN. Kedepannya, diharapkan BNN akan mampu melaksanakan, mengaplikasikan dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.Disamping itu, melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja yang ada di BNN mampu melakukan pengelolaan keuangan secara baik, transparan dan akuntabel guna mempertahankan predikat WTP TPP. Dengan begitu, BNN akan mampu mengelola keuangan yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
