Pemerintah Kabupaten Barito Timur menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung percepatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati Barito Timur M. Yamin pada tanggal 9 November 2026, Pemkab Barito Timur secara resmi mengajukan permohonan pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu (Rawat Inap dan Rawat Jalan) di wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diterima oleh Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Pertemuan tersebut membahas dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan BNN sekaligus pengembangan layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang mengalami gangguan penggunaan narkotika. Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi menyambut baik dan mengapresiasi usulan prioritas yang disampaikan kepada Kepala BNN RI melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, serta menyatakan akan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pengajuan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menjamin terpenuhinya hak pemulihan medis serta sosial bagi masyarakat korban penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan koridor strategis regional Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Kebutuhan tersebut semakin relevan mengingat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas 14 kabupaten/kota saat ini baru memiliki tiga BNN Kabupaten/Kota, yaitu BNNK Palangka Raya, BNNK Kotawaringin Barat, dan BNNK Kotawaringin Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam penguatan upaya P4GN. Karakteristik wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan layanan pencegahan dan rehabilitasi yang mudah dijangkau masyarakat.
Selain pembangunan balai rehabilitasi, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan kesiapan pembentukan BNNK Barito Timur yang dilaporkan telah didukung oleh ketersediaan gedung, mebelair, dan lahan seluas 1 hektare. Proses seleksi sumber daya manusia untuk 23 formasi pegawai juga telah dilaksanakan dengan jumlah pendaftar sebanyak 160 orang.
Sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan balai rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menyiapkan alokasi lahan milik pemerintah yang bersertifikat clean and clear seluas 150.000 meter persegi (15 hektare). Lahan tersebut memiliki aksesibilitas langsung ke jalan poros Trans Kalimantan, berdekatan dengan pusat kota dan Polres. Mengingat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan belum memiliki balai rehabilitasi, fasilitas yang direncanakan diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi masyarakat dari kedua provinsi tersebut.
Usulan pembangunan balai rehabilitasi ini disusun secara komprehensif dengan mengacu pada standar teknis dan regulasi yang berlaku, meliputi Buku Desain Model Bangunan Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba BNN RI (2020), Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang SNI 8807:2022 mengenai Standar Nasional Indonesia Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA, serta Instrumen Penilaian Pemenuhan Layanan Rehabilitasi SNI 8807:2022 (Setting Rawat Inap dan Rawat Jalan Tipe 1). Standar tersebut mencakup pemenuhan fasilitas medis, ruang konseling privat, ruang detoksifikasi/stabilisasi MEFP, hingga ruang intervensi krisis.
Dalam pembahasan juga ditekankan pentingnya perencanaan kapasitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kapasitas tempat tidur (bed) serta pengembangan layanan yang inklusif dan responsif, mencakup klien laki-laki, perempuan, dan anak. BNN juga akan memberikan dukungan berupa prototipe desain bangunan balai rehabilitasi serta asistensi dan inisiasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung kesiapan penyelenggaraan layanan.
Pengembangan balai rehabilitasi ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan medis dan sosial, tetapi juga menjamin keberlanjutan pemulihan melalui integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Rencana kolaborasi lintas sektor antara lain melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menghubungkan klien pascarehabilitasi dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) dan dukungan modal usaha, serta penjajakan kerja sama dengan perusahaan pertambangan agar dapat memberikan kesempatan kerja bagi klien yang telah menyelesaikan rehabilitasi. Selain itu, direncanakan pula penguatan sinergi dengan sekolah melalui nota kesepahaman untuk mendukung sosialisasi dan edukasi P4GN kepada peserta didik.
Penyelarasan program ini sejalan dengan Visi Daerah “Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis Menuju Gumi Jari Janang Kalalawah (BARTIM SEGAH)”, serta mendukung Misi Transformasi Sosial dan peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Melalui usulan prioritas ini, Pemkab Barito Timur berharap Kepala BNN RI dapat berkenan menyetujui pembangunan balai rehabilitasi tersebut. Pertemuan juga menyepakati perlunya koordinasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan terkait kesiapan lahan, pembangunan gedung, pemenuhan sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk integrasi pengembangan BNN, rumah sakit, Sekolah Rakyat, dan balai rehabilitasi.
Diharapkan pembangunan balai rehabilitasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pemulihan bagi masyarakat, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta menyelamatkan generasi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang sehat, unggul, produktif, dan bersih dari narkoba.
#warondrugsforhumanity
Biro Humas dan Protokol BNN RI
