Kepala BNN RI, Komjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose menghadiri kegiatan Rapat Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme, di Ruang Rapat Yunus Husein, Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin (15/5). Dalam kegiatan ini, Kepala BNN RI didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI, I Wayan Sugiri, S.H.,S.I.K.,M.Si dan Direktur TPPU BNN RI, Drs. Aldrin Hutabarat,S.H.,M.Si.
Dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. rapat kali ini membahas tiga agenda penting antara lain : pertama, penetapan rencana aksi pencegahan TPPU, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah masal. Kedua, diseminasi tim gabungan penanganan TPPU. Ketiga, capaian action plan dalam rangka pemenuhan keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF (The Financial Action Task Force).
Dalam kesempatan tersebut, 13 pimpinan dari kementerian/lembaga yang merupakan anggota dari komite nasional TPPU memberikan pandangannya terhadap rencana aksi dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi FATF.
Kepala BNN RI yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, mendukung penuh terhadap rencana aksi yang dilakukan oleh seluruh anggota komite nasional TPPU. Di samping itu, Kepala BNN RI memaparkan pencapaian dalam upaya penyitaan dan perampasan aset yang berasal kasus narkotika. Jenderal bintang tiga ini melaporkan, sejak Direktorat TPPU dibentuk pada tahun 2015 sampai dengan April 2023, BNN RI telah menangani 210 kasus dengan 222 tersangka serta menyita aset sebesar Rp1.021.425.569.957,00 (Satu Triliun Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh ).
Lebih spesifik lagi, Kepala BNN RI memaparkan selama tiga tahun terakhir, pihaknya telah menangani 34 kasus TPPU dengan 39 tersangka dan aset senilai Rp159.144.027.849,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan ).
Di akhir pemaparannya, Kepala BNN RI kembali menegaskan tentang komitmen BNN RI dalam memiskinkan bandar narkoba, melalui kerja sama dengan PPATK. Tak hanya itu, BNN RI juga terus meningkatkan kualitas SDM petugasnya dengan menggelar pelatihan bersama dengan PPATK.
Setelah mendapatkan berbagai pandangan dari seluruh anggota dan non anggota komite TPPU, Menko Polhukam menutup kegiatan ini dengan tiga poin keputusan, salah satunya berkenaan dengan rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT tahun 2023, seluruh kementerian/lembaga anggota komite TPPU tetap menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dalam menjaga situasi keamanan negara di masa kontestasi politik 2023/2024 guna mewujudkan Pemilu dan Pemilukada yang bersih dan berintegritas serta mendukung integrasi bangsa.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
