BNN.GO.ID – Jakarta, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose, mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI atas program-program yang telah diinisiasi oleh BNN RI dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui kampanye War On Drugs dan Bersinar (Bersih Narkoba).
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kepala BNN RI, Kepala BNPT RI, Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM RI, dan Sekretaris Jenderal KY RI, dengan agenda pembahasan penjelasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2021 dan hasil pemeriksaan semester (Hapsem) BPK semester I dan II tahun anggaran 2021, di Gedung Nusantara II MPR/DPR-RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/8).
Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, Kepala BNN RI menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang diperoleh BNN pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 12,8% apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2020, namun besaran realisasi anggaran tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020.
Lebih lanjut Kepala BNN RI menyampaikan capaian kinerja yang diperoleh BNN dari alokasi anggaran BNN RI pada tahun 2021 baik dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, serta hukum dan kerja sama.
Terkait capaian kinerja BNN RI, Irjen.Pol.(Purn) Drs. H. Safaruddin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengapresiasi upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNN RI melalui program Grand Design Alternative Development (GDAD) dan peningkatan lifeskill di kawasan rawan narkoba.
Menurutnya, program ini sangat strategis bagi masyarakat di kawasan rawan agar tidak tergiur bisnis narkoba. Ia berharap BNN RI dapat bersinergi dengan stakeholder terkait sehingga program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih besar lagi dan berdampak signifikan bagi masyarkat.
Sementara itu, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS dari Fraksi Partai Demokrat., mengapresiasi BNN RI dalam penyajian data faktual permasalahan narkoba di Indonesia melalui Indonesia Drug Report yang diterbitkan oleh BNN RI. Menurutnya, pemetaan yang dilakukan oleh BNN RI sangat detil dan mendalam, sehingga dapat dilihat betapa besar permasalahan narkoba di Indonesia. Ditambah lagi dengan hasil operasi yang dilakukan oleh BNN RI beberapa waktu lalu yang hanya dalam kurun waktu dua minggu telah menyita ratusan kilo sabu dan ekstasi. Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BNN RI dalam P4GN, khususnya melalui program Bersinar yang dilakukan pada Desa, Sekolah, hingga Lapas.
Pada rapat kerja tersebut, Kepala BNN RI juga menyampaikan temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2021.
Ia mengatakan bahwa BNN RI mendapatkan catatan dan rekomendasi yang dititikberatkan pada pemungutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terhadap layanan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba).
Sesuai dengan rekomendasi BPK RI, BNN RI telah melakukan pengkajian sebagai lembaga pelayanan izin SKHPN dengan tarif PNBP tertentu. BNN RI melakukan perbaikan tata kelola penerbitan SKHPN dan juga telah menyusun dan merevisi target PNBP secara lebih tepat dan akurat dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi masyarakat di wilayah untuk memperkirakan jumlah permintaan yang mungkin diterima.
WAR ON DRUGS
SPEED UP NEVER LET UP!
Biro Humas Dan Protokol BNN
Instagram: @infobnn_ri
Twitter. : @infobnn
Facebook Fan page : @humas.bnn
YouTube: Humasnewsbnn
