Hampir semua daerah di Indonesia dilanda permasalahan narkoba, termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini mendorong para wakil rakyatnya untuk datang ke BNN untuk berkonsultasi dalam rangka pembuatan Perda tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dalam kesempatan audiensi ini, Drs. Adhi Prawoto, SH, Sekretaris Utama BNN RI pertama memberikan apresiasi pada para anggota DPRD yang menunjukkan tekad kuat dalam upaya penanggulangan narkoba di daerahnya melalui pembuatan perda. Selain itu, Sestama juga memberikan saran agar dalam perda nanti agar dicantumkan aturan tentang sosialisasi bahaya narkoba.
“Dan juga pengembangan relawan anti narkoba, test urine, dan membangun desa bersinar,” imbuh Sestama.
Senada dengan hal itu, Direktur Informasi dan Edukasi BNN, Purwo Cahyoko mengatakan bahwa untuk Perda di Lampung Utara disarankan fokus ke aspek pencegahan dan rehabilitasi. Dalam aspek pencegahan, bisa dimulai dengan program desa bersinar di mana di dalamnya nanti dapat dibentuk relawan anti narkoba yang bertugas untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang bahaya narkoba.
“di daerah lampung sudah ada 11 desa bersinar yang bisa jadi rujukan atau referensi terdekat yang bisa dicontoh,” imbuh Purwo.
Sementara itu, dalam konteks rehabilitasi, maka perda itu diharapkan bisa mendorong rumah sakit di kabupaten Lampung Utara bisa memberikan layanan rehabilitasi.
Menanggapi saran-saran dan masukan yang telah disampaikan, Wakil Ketua DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap nantinya bisa membuat perda yang mumpuni atau bukan abal abal dalam rangka menangkal atau memutus jaringan narkoba di daerahnya.
