
Badan Narkotika Nasional (BNN) turut berpartisipasi dalam Kick-Off Meeting Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), pada Rabu (22/1), di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat.
Rapat dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, S.IP., M.BA., M.Han., selaku Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan. Agenda utama rapat adalah pembahasan rencana aksi bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk isu strategis seperti imigrasi dan pemasyarakatan. Diskusi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi program prioritas nasional melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV).
Partisipasi BNN dalam rapat ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mendukung pengendalian dan pengawasan program prioritas nasional, khususnya terkait penanganan dan pencegahan narkotika yang menjadi salah satu isu strategis di bidang keamanan dan hukum.
BNN yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M., menegaskan perannya dalam Program Prioritas Nasional 2025, baik sebagai penanggung jawab langsung maupun sebagai tim pendukung (support team) untuk kementerian dan lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab utama.
Dalam hal ini, BNN memiliki lima rencana aksi yang terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu pemberantasan dan rehabilitasi narkotika.
Dalam bidang pemberantasan, mencakup pengungkapan jaringan narkotika internasional dan nasional, penanganan tindak pidana narkotika, dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui proses penyidikan. Sementara itu, bidang rehabilitasi meliputi penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data pelayanan rehabilitasi.
Sebagai tim pendukung, BNN juga memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Salah satu fokusnya adalah menyusun rencana aksi untuk memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari dalam Lapas.
Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan lintas kementerian untuk mencapai tujuan bersama. Ia mengusulkan agar matriks rencana aksi kementerian lain dilengkapi dengan kolaborasi dari kementerian atau lembaga pendukung untuk memastikan keberhasilan setiap program.
“Kami menyarankan agar di dalam matriks yang dibuat oleh kementerian lain, rencana aksi tidak hanya mencakup tanggung jawab utama penanggung jawab, tetapi juga ada kontribusi dari pihak pendukung. Hal ini penting agar beban penanggung jawab menjadi lebih efektif, terutama terkait bidang rehabilitasi, seperti penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data. Tujuan utamanya adalah peningkatan aksesibilitas dan satu data pelayanan,” ujar Tantan Sulistyana.
Sinergi antara kementerian/lembaga diharapkan dapat memperkuat efektivitas implementasi program, termasuk dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2025.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN