Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mendorong keseragaman dan pemenuhan standar dalam pelaksanaan asesmen serta penyusunan rencana terapi bagi klien rehabilitasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peningkatan Kemampuan Petugas Lembaga Rehabilitasi bagi 91 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Mitra BNN dalam Rangka Pemenuhan Asesmen dan Rencana Terapi (UTC 5) yang digelar secara virtual, pada 8 s.d. 10 September 2026.
Membuka kegiatan pada Selasa (8/9), Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kemampuan petugas merupakan bagian dari komitmen BNN untuk mewujudkan layanan rehabilitasi yang terstandar. Menurutnya, kemampuan petugas dalam melakukan asesmen secara tepat menjadi hal penting untuk menggambarkan kondisi dan kebutuhan klien secara komprehensif sebagai dasar penyusunan rencana terapi.
dr. Amrita menekankan, hasil asesmen perlu disusun secara terstandar, terlebih ketika dokumen tersebut menjadi bagian dari proses hukum. Karena itu, asesmen tidak cukup hanya memuat hasil pemeriksaan, tetapi juga perlu dilengkapi resume yang menggambarkan kondisi klien secara komprehensif, kesimpulan, serta nama dan tanda tangan petugas pemeriksa untuk memastikan kejelasan dan pertanggungjawaban dokumen.
Penggunaan instrumen asesmen yang terstandar, lanjut dr. Amrita, diharapkan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan dan dokumentasi asesmen di seluruh wilayah. Dengan demikian, hasil asesmen dapat dipahami dan diinterpretasikan secara konsisten, termasuk ketika klien dirujuk ke lembaga rehabilitasi di wilayah lain maupun ketika dokumen tersebut digunakan dalam proses hukum.
Upaya peningkatan mutu tersebut sejalan dengan perkembangan kemitraan BNN dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Pada 2026, terdapat 260 lembaga rehabilitasi mitra BNN komponen masyarakat, dengan 134 lembaga telah direkomendasikan memenuhi SNI berdasarkan hasil pemenuhan periode 2020–2025. Dari jumlah tersebut, 49 lembaga direkomendasikan memenuhi SNI 100 persen dan 85 lembaga memenuhi 75 persen. Sementara itu, hingga 2026, sebanyak delapan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat mitra BNN telah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
Melalui kegiatan ini, BNN berharap peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dapat diimplementasikan dalam pelayanan rehabilitasi sehari-hari. Kompetensi dalam melakukan asesmen secara terstandar dan menyusun rencana terapi sesuai kebutuhan klien menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sekaligus mendukung penerapan SNI 8807:2022 sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang bermutu, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan serta keterpulihan klien.
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
