SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BNNP SULAWESI BARAT

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulbar, Kombes Pol. Drs. Dedi Sutarya kini resmi memimpin BNNP Sulawesi Barat (Sulbar) yang sebelumnya dipimpin oleh Kombes Pol. Purwoko Adi, SE setelah melalui Serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru, yang berlangsung di ruang Rapat Utama BNN Provinsi Sulbar, Rabu (1/3/17) sekitar pukul 10.00 Wita.Bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Sulawesi Barat Jl. Yos Sudarso no 95 Mamuju , serah terima jabatan Kepala BNN Prov. Sulbar dihadiri pula oleh Pejabat Gubernur Irjen Pol. Drs. Carlo Brix Tewu, Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Drs. Nandang, MH, Kasrem 142 Tatag Letkol Inf. Drs. Priono, Dir Narkoba Polda Sulbar Kombes Pol. Kurniadi, SIK, MH, Kapolres Mamuju AKBP Muhammad. Rifai, SH, MH. Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf. Muhammad Imran, Kejaksaan Mamuju Abdul, Hakim, SH dan para Staf BNN Prov. Sulbar beserta tamu undangan lainnya.Pada pelaksanannya kegiatan tersebut di awali dengan penandatanganan berita acara Sertijab sekaligus Sambutan oleh Pejabat lama dan baru.Dalam sambutannya Kepala BNN Prov. Sulbar yang baru mengemukakan Visi yaitu mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang sehat, bebas dari penyalahgunaan Narkoba & Misi menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan peberantasan penyalahguna narkoba. Dasar tersebut dimaksud untuk meningkatkan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Prov. Sulbar.Selain itu lebih lanjut ditambahkan potensi dan permasalahan terkait penanganan Narkoba akan di fokuskan kepada 4 hal yaitu:1. Masyarakat tidak menyalahgunakan Narkoba.2. Masyarakat tidak terlibat peredaran gelap narkoba.3. Penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkoba pulih dan tidak kambuh kembali.4. Jaringan dan peredaran gelap narkoba harus dilumpuhkan.Sementara itu Pejabat Gubernur dalam sambutannya meminta seluruh pihak untuk bersinergi dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba.Humas BNN Prov. Sulbar.B/BRD-69/II/2017/Humas