BNN.GO.ID – Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, secara resmi menyampaikan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara luring dan daring, di Istana Negara – Jakarta Pusat, pada Senin (29/11).
Dalam arahannya, Presiden mengatakan bahwa tahun 2022 pandemi Covid-19 masih akan menjadi ancaman bagi dunia tidak terkecuali Indonesia. Selain varian lama, Presiden memerintahkan untuk menambah kewaspadaan terhadap munculnya varian baru yang telah terdeteksi di beberapa negara.
“Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron, yang harus menambah kewaspadaan kita. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan”, ujar Presiden.
Menghadapi ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian di tahun 2022, APBN Tahun 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, dan fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa APBN Tahun 2022 akan difokuskan pada enam kebijakan utama.
Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Muyani Indrawati, dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah dan Parlemen dalam dua tahun terakhir ini telah mengambil berbagai kebijakan yang luar biasa di bidang keuangan negara didalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dampaknya sungguh sangat luas dan signifikan.
Ia juga mengatakan bahwa APBN tahun 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang.
Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 945,8 triliun dialokasikan kepada 82 Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mendukung reformasi sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sedangkan anggaran sebesar Rp 769,6 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa yang diserahkan kepada para gubernur dan kepala daerah.
Berdasarkan Pagu alokasi anggaran yang diberikan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1.801.184.890.000,-.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1.436.006.720.000 dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan senilai Rp Rp 365.178.170.000,- dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
Dengan diserahkannya DIPA dan TKDD Tahun 2022 ini, BNN dan seluruh jajaran baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan segera berkoordinasi menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN dan APBD Tahun 2022 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
BNN konsisten menggelorakan “War On Drugs” sebagai gerakan massif yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa untuk menciptakan Indonesia Bersih Narkoba. (DND)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
Instagram: @infobnn_ri
Twitter. : @infobnn
Facebook Fan page : @humas.bnn
YouTube: Humasnewsbnn
#WarOnDrugs
#IndonesiaBersinar
