Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (15/9).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum ADKASI sekaligus Pimpinan DPRD Blora, Siswanto, bersama perwakilan pimpinan DPRD dari berbagai daerah seperti Majalengka, Siak, Pekalongan, Kaimana, Kota Padang, dan Banggai Laut.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNN RI menegaskan perlunya komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat antara BNN dan Pemerintah Daerah/DPRD Kabupaten untuk memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kepala BNN RI mengungkapkan fakta lapangan bahwa ancaman narkotika sudah masuk ke berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, kampus, hingga desa dan kawasan perkebunan serta pesisir pantai.
Ia menyoroti kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang kian terorganisir, termasuk fenomena nelayan yang tergiur menjadi kurir narkotika di wilayah perairan/pelabuhan tikus karena keuntungan finansial yang sangat besar.
“Ini bukan menakut-nakuti, tapi Kita bicara fakta realistis di lapangan. Jika Kita membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Kepala BNN RI.
Ia juga membeberkan hasil penindakan terbaru BNN di mana petugas tidak hanya menyita barang bukti narkotika, tetapi juga mengamankan 17 pucuk senjata api rakitan modern organik yang diduga digunakan jaringan bandar untuk melawan petugas.
Oleh karena itu, BNN mendorong penguatan anggaran P4GN di tingkat daerah serta optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Suyudi juga mengusulkan pemanfaatan forum nasional seperti rapat koordinasi inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai wadah sosialisasi P4GN secara masif ke seluruh kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai tindakan tegas BNN di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, termasuk tindakan masif penggerebekan kampung narkotika di 52 titik lokasi, serta ketegasan BNN terkait ancaman penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Siswanto menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama (legislasi/pembentukan Perda, pengawasan, dan penganggaran) yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung BNN dalam penanganan masalah narkotika.
“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas Kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD Kabupaten, baik dalam mendorong Perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.
Dalam dialog tersebut, Pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan Pimpinan DPRD Siak Syarif juga membagikan kondisi serta kendala di daerah masing-masing, mulai dari maraknya peredaran obat-obatan terlarang di pedesaan hingga kerentanan wilayah pesisir perbatasan laut seperti Selat Malaka terhadap penyelundupan narkotika.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Kepala BNN RI berharap momentum audiensi ini tidak hanya menjadi retorika, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata di setiap daerah untuk bersama-sama menciptakan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
