AUDIENSI BNN DENGAN BUPATI MANDAILING NATAL, PERKUAT PROGRAM ALTERNATIVE DEVELOPMENT DI KAWASAN RAWAN NARKOBA
BNN RI TERIMA AUDIENSI BUPATI MANDAILING NATAL, PERKUAT PROGRAM ALTERNATIVE DEVELOPMENT DI KAWASAN RAWAN NARKOBA
Jakarta, 13 April 2026 – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menerima audiensi Bupati Mandailing Natal (Madina) beserta jajaran dalam rangka membahas penguatan Program Grand Design Alternative Development (GDAD) di wilayah rawan tanaman terlarang. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala BNN RI pada Senin (13/4).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI dan dihadiri oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama (Hukker), Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas), Bupati Mandailing Natal, Pj. Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD terkait, termasuk Kepala BNNK Mandailing Natal.
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Komjen Pol. Dr. (HC). Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Mandailing Natal beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa saat ini BNN tengah melakukan reorientasi strategi penanganan narkoba yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif, humanis, dan preventif melalui program pemberdayaan masyarakat.
“Salah satu upaya yang kami dorong adalah melalui Program Grand Design Alternative Development (GDAD), khususnya di wilayah yang terindikasi rawan tanaman terlarang,” ujar Kepala BNN RI.
Sementara itu, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, SH, MM memaparkan kondisi wilayahnya yang masih menghadapi tantangan serius, khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur yang berbatasan dengan beberapa kabupaten di Sumatera Utara dan provinsi lain. Dari total 15 desa di wilayah tersebut, sekitar 6 hingga 8 desa terindikasi terdapat aktivitas penanaman ganja.
Dalam paparannya, Bupati juga menjelaskan bahwa program perhutanan sosial telah tersedia, namun belum optimal dimanfaatkan akibat keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan antar lokasi. Pemerintah daerah saat ini tengah mendorong pembangunan jalan penghubung, termasuk jalur sepanjang 27 kilometer yang diduga melintasi kawasan rawan tanaman ganja.
Untuk itu, Bupati Mandailing Natal mengajukan sejumlah permohonan dukungan kepada BNN RI, antara lain percepatan persetujuan penggunaan kawasan hutan, bantuan penyediaan bibit komoditas alternatif seperti kopi, kakao, tembakau, dan pisang abaka, serta dukungan pengembangan transportasi udara dan fasilitas rehabilitasi narkoba di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Hukker BNN RI Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif serta mendorong agar skema pemanfaatan kawasan hutan dapat dioptimalkan melalui mekanisme yang lebih menguntungkan pemerintah daerah. Selain itu, disarankan pula penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Deputi Dayamas dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan GDAD.
Plt. Deputi Dayamas BNN RI Brigjen Pol Drs. Edi Swasono, M.M menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah konkret di wilayah Mandailing Natal, termasuk pemetaan potensi sumber daya, pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi bantuan bibit komoditas. BNN juga telah mendorong terbitnya izin perhutanan sosial di Desa Huta Tinggi seluas 1.060 hektare.
“Ke depan, kami siap terus mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, termasuk membuka akses pasar melalui kerja sama dengan pihak swasta,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Kepala BNN RI menegaskan dukungannya terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan meminta agar seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi guna mempercepat tindak lanjut bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanganan kawasan rawan narkoba melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (YW/PSM Madya)
