Melanjutkan kegiatan dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Maluku, Kepala BNN Komjen Pol. Drs. Heru Winarko sambangi kantor BNN Provinsi Maluku, Selasa (9/10). Kunjungan tersebut dilalukan usai menemui Forkopimda di bandara VIP Bandara Pattimura, Ambon.Dalam kunjungan tersebut Kepala BNN yang didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Irjen Pol. Drs. Ali Johardi dan Kepala BNN Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Drs. M. Aris Purnomo memberikan beberapa arahan kepada para pegawai BNN Provinsi Maluku. Kunjungan ini pun disambut hangat oleh pata pegawai sebagai sarana sharig berbagai hal, khususnya kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Maluku.Beberapa hal yang menjadi kendala BNN Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas disampaikan dalam pertemuan tersebut diantaranya kendala anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Kendala anggaran dihadapi BNN Provinsi Maluku karena Maluku merupakan provinsi kepulauan yang dikelilingi oleh laut sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa melaksanakan program P2N.Sementara itu keterbatasan SDM dirasakan BNN Provinsi Maluku karena kekurangan SDM seperti tenaga dokter dan tenaga analis laboratorium yang masih kontrak, adanya kekosongan jabatan struktural, kurangnya capacity building bagi jabatan-jabatan teknis, dan lain sebagainya. Dengan minimnya anggaran dan keterbatasan SDM pada akhirnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai program dari BNN Provinsi Maluku.Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Kepala BNN pun menyampaikan bahwa saat ini akan dilakukan perbaikan sistem mulai dari pusat sampai dengan daerah. Menurutnya ke depan beberapa hal yang dapat dilakukan dengan kerja sama akan dimaksimalkan melalui sinergitas bersama.”Saya berharap kita dapat memberdayakan segala yang ada. Kita juga akan membuat sistem untuk hasil yang lebih optimal. Jika kita sudah dapat menunjukan hasil yang lebih baik baru kita bisa mengajukan untuk penambahan anggaran,” ujar Kepala BNN.Heru juga mengatakan bahwa ke depan dengan adanya inpres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana nasional pencegarah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) maka setiap daerah nantinya diharapkan dapat memasukan P4GN di dalam rencana anggaran belanjanya
