Hadapi AFTA/MEA, Perpusnas Kukuhkan Pengurus Forum Perpustakaan Khusus Indonesia

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara – negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningktkan daya saing ekonomi kawasan regional ASSEAN dengan menjadikan ASENA sebagia basisnproduksi dunia serta menciptakan pasar pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Dengan akan diberlakukannya AFTA dan muncuknya MEA pada 31 Desember 2015 mendatang, maka perlu bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman khususnya terhadap tenaga asing dari ASEAN. Hal ini berlaku pula untuk mencegah pustakawan asing ke Indonesia, untuk itu Perpustakaan Nasional selaku pembina pustakawan perlu mengantisipasi hal tersebut, dengan memberikan sertifikasi pustakawan sehingga tidak kalah bersaing dengan pustakawan asing. Berdasarkan hal diatas maka Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dan Forum Perpustakaan Umum Indonesia menggagas untuk mengadakan acara Seminar Nasional Sertifikasi Pustakawan Indonesia Dalam Menghadapi AFTA/MEA 2015 dan pengukuhan kepengurusan Forum Perpustakaan Khusus Indoneisa yaitu salah satunya Perpustakaan BNN (sebagai Koordinator Bidang Hukum Dan Humas) Seminar diawali pembukaan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan, Ibu Dra. Woro Titi Haryanti, MA. menyampaikan fungsi Perpusnas RI sebagai Pembina perpustakaan di Indonesia dan kaitannya dengan adanya AFTA yang menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dengan kesatuan basis produksi antar negara asean dengan tujuan asean lebih dinamis dan kompetitif dengan 4 (empat) pilar. Salah satu pilar adalah pilar Single market and production base terdapat lima elemen utama free flow of goods, free flow of capital, free flow investement, free flow of services dan free flow of skill. MEA dapat mempercepat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi dan melipatgandakan produktivitas ekonomi dan menghasilkan 14 juta tambahan pekerjaan dan kemakmuran bagi ratusan juta orang. Permintaan akan high skill worker akan meningkat 41% atau 14 juta di tahun 2015, medium skill worker sebanyak 22% atau sekitar 38 juta, dan low skill worker sebanyak 24% atau sekitar 12 juta orang. Dengan demikian diprediksi akan terjadi kekurangan tenaga ahli di berbagai profesi, oleh sebab itu sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk para profesional. Ada keterkaitan erat antara MEA dan sumberdaya manusia yang berkeahlian agar saling berkompetensi karena. Sebenarnya pustakawan belum sepenuhnya siap menghadapi AFTA/MEA, dan untungnya MEA belum berdampak secara langsung kepada profesi pustakawan tetapi pustawakan harus siap menghadapi AFTA/MEA dengan lebih meningkatkan kualitas agar berdaya saing tinggi dengan Core capabilities, qualification dan komitmen yang kuat dari semua pihak. LSI dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dalam menghadapi AFTA/MEA.Keynote speech yang disampaikan oleh Direktur fungsional ASEAN Bapak George Lantu menyampaikan mengenai AFTA/MEA yang akan terbentuk 30 Desember 2015. Terbentuknya AFTA/MEA bagi Indonesia berada di dua sisi yang menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan bagi masyakarat unskill dan masyarakat undocumented karena banyak pekerja Indonesia yang ingin bekerja di luar Indonesia tetapi dengan perlindungan yang baik dan di lain pihak sumberdaya alam kita banyak dicuri oleh negara lain. Tiga pilar yang ada dalam masyarakat asean adalah (1) Pilar Ekonomi, (2) Pilar Sosial Budaya, dan (3) Pilar Politik Masyarakat Unskill. Pemerintah Indonesia sudah membuat blue print komunitas dan sudah melakukan 90% langkah-langkah melaksanakannya yaitu membentuk Komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN dan komunitas sosial-budaya ASEAN. Tantangan bagi pustakawan dalam AFTA/MEA adalah pustakawan Pustakawan harus bisa memanfaatkan peluang yang ada karena akses informasi ada di pustakawan, akses kecerdasan bangsa lain dan harus berani melihat peluang dengan banyak melihat keluar melihat peluang jangan melihat ke dalam peluang-peluang di negara ASEAN harus dilihatPada diskusi perpustakaan khusus Indonesia membahas Standar Perpustakaan Khusus, dibahas mengenai SNP perpustakaan yang dikeluarkan oleh PERPUSNAS RI dan Standar Nasional Indonesia Perpustakaan (SNI Perpustakaan) yang dikeluarkan oleh Badan Standadisasi Nasional (BSN). Dalam pembahasan disepakati beberapa usulan perubahan untuk dibahas lebih lanjut dan direvisi yaitu (1) sumberdaya manusia perpustakaan, (2) pendaan perpustakaan, (3) Levelisasi perpustakaan dalam standar, (4) standar untuk perpustakaan swasta, (5) Klausul mengenai teknologi informasi, dan (6) Memasukkan Undang-undang ASN yang terkait dengan perpustakaan.