BNN RI melaksanakan pertemuan bilateral dengan MPS (Ministry of Public Security) of Vietnam dalam rangka peningkatan kerja sama penanggulangan narkoba, pada Rabu (21/12), bertempat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi BNN RI dipimpin oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama, Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D. yang didampingi Direktur Narkotika, Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.I.K.,S.H.,M.H., Direktur Pascarehabilitasi, Brigjen Pol. dr. Farid Amansyah, Sp.PD., Kasubdit Kerja Sama Regional dan Internasional, Diani Indramaya, Penyuluh Narkoba Ahli Muda, Eva F. Yuanita, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Mediono, Analis Kebijakan, Siwi Suharini, dan Analis Kerja Sama Regional, Listarini.
Sementara itu, Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputy Minister of Ministry of Vietnam Public Security, Lieutenant General Le Quec Hung, yang didampingi oleh Major General. Pham Cong Nguyen, Director General of Legal Affairs Department, Major General. Thung Van Nghiem, Deputy Director General of Internal Security Department, Major General. Dinh Van Chuyen, Deputy Director General, Counter Narcotics Department, Senior Colonel Nguyen Minh Hieu, Deputy Director General of Foreign Relations Department, Major Tran Anh Dung, Secretary to Deputy Minister dan Captain La Ngoc Hoan, selaku penerjemah Bahasa Inggris.
Adapun pelaksanaan Bilateral meeting tersebut tepat sehari sebelum dokumen nota kesepahaman atau MoU antara BNN RI dengan MPS Vietnam ditandatangani di Istana Bogor, pada tanggal 22 Desember 2022. Berkaitan dengan MoU tersebut, Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI menggarisbawahi tentang pentingnya implementasi berupa aksi yang nyata dalam upaya perang melawan narkoba oleh kedua negara.
Hal tersebut menjadi sangat penting karena tantangan permasalahan narkoba yang dihadapi oleh kedua negara sangatlah kompleks. Deputi Hukker memberikan sedikit gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti angka prevalensi penyalah guna narkoba yang menyentuh 1,95% atau setara 3,6 juta jiwa. Tak hanya itu, Deputi Hukker juga mengulas permasalahan ganja di Aceh dan Kratom di Kalimantan Barat yang perlu ditangani lebih serius. Khusus persoalan ganja di Aceh, Deputi Hukker menjelaskan, BNN RI tidak hanya melakukan pemusnahan lahannya namun juga memberdayakan masyarakatnya agar menanam tanaman yang produktif dan legal, seperti jagung dan kopi.
Ketika masuk pada substansi kerja sama potensial yang bisa digarap oleh kedua negara, Deputi Huker mengungkapkan bahwa BNN RI memiliki sejumlah fasilitas berkelas internasional seperti Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Pusat Laboratorium Narkotika, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Unit Deteksi K9 yang bisa dijadikan capacity building bagi para petugas yang membidangi penanganan narkoba di Vietnam.
Menanggapi pemaparan dari pimpinan delegasi BNN RI, Le Quoc Hung, selaku pimpinan delegasi dari Vietnam mengaku mendapatkan banyak wawasan dan informasi yang sangat berharga dan bisa ditindaklanjuti oleh jajarannya.
Bagi MPS Vietnam, kerja sama dalam bidang capacity building merupakan point yang sangat penting. Menurutnya, Vietnam bisa menggali pengalaman dan pengetahuan baru tentang pengembangan laboratorium dan rehabilitasi secara komprehensif. Tak lupa, Le Quoc Hung juga menjelaskan tentang signifikansi pertukaran informasi dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
