Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para Ketua Mahkamah Agung negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI ,Kapolri, Jaksa Agung hingga para pimpinan lembaga negara menghadiri kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021, Selasa (22/2). Dalam kegiatan tersebut, BNN yang diwakili Sekretaris Utama , Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si hadir secara daring dari ruangan kerjanya.
Kegiatan Laporan Tahunan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam laporannya, Ketua MA memaparkan sejumlah pencapaian kinerja sepanjang 2021 mulai dari penanganan perkara hingga kinerja bidang kesekretariatannya.
Selanjutnya, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo memberikan apresiasi yang tinggi kepada MA yang telah bekerja keras untuk mengakselerasi pembangunan pengadilan modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Menurut Presiden RI, transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.
“Layanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah yang sederhana biaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan,” imbuh Presiden Jokowi.
Presiden menggarisbawahi, semangat transformasi di tubuh MA selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah. Seperti diketahui bersama, pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting dalam rangka meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris.
“Memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat , mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim Kita bisa lestari dan menyejahterakan rakyat,” Imbuh Presiden Jokowi.
Selain itu, transformasi bidang hukum telah diimplementasikan melalui reformasi structural, deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sehingga menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi.
Di hadapan seluruh peserta Laporan Tahunan MA, Presiden RI juga menekankan tentang pentingnya penerapan model-model alternatif penyelesaian perkara untuk mengurangi beban pengadilan melalui mediasi dan _restorative justice_ secara profesional transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud. (BK)
*Biro Humas dan Protokol BNN RI*
