bnn.go.id – Surakarta, Dalam rangka Diseminasi Informasi program kerja pemerintah terkait Empat Pilar Desmigratif ( Desa Migran Produktif). kementerian ketenagakerjaan RI menggelar Forum tematik Komunikasi Bakohumas dengan tema “Desmigratif ujung tombak perlindungan pekerja migran”, di hotel Alana surakarta, rabu (7/8).
Sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo sekaligus Plt Dirjen KIP, Ibu Niken Rosmarita menyebutkan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri jumlahnya lebih dari 1,2 juta orang yang penempatannya diberbagai negara seperti di Hongkong, Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia dan Singapura. Mayoritas pekerja migran Indonesia terbanyak di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Penyelenggaraan Forum Tematik Bakohumas di Jawa Tengah sangat tepat sekali mengingat Jawa Tengah memberikan kontribusi pekerja migran nomor 2 di Indonesia. Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) periode Juni 2019 yang dirilis oleh BNP2TKI terdapat sejumlah kasus pengaduan, lebih dari 1800 kasus dari 28 jenis masalah. Pengaduan tertinggi adalah gaji tidak dibayar, Sakit PMI, pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir dan pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja berdasarkan. “Pengalaman saya dulu beberapa kali juga mengunjungi shelter-shelter di luar negeri ternyata memang banyak kasus-kasus seperti itu”ungkap Niken.
Senada hal tersebut, Kepala Biro Humas Kemenaker, Sushendarno melaporkan bahwa akses komunikasi ke masyarakat belum sempurna sehingga banyak calon PMI masuk perangkap calo atau terjerumus informasi tidak benar melalui internet.
Dalam 4 pilar Desmigratif salah satunya adalah kegiatan usaha produktif, inilah yang akan kami perkenalkan kepada peserta Bakohumas. Sebagai percontohan adalah Desa Karangmalang, Kab Mojorejo, Sragen. Kemenaker mencatat, sejak tahun 2016 hingga saat ini terdapat 402 Desmigratif yang telah dibentuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kesempatan yang sama, Sekjen Kemenaker, Ir Chaerul Anwar mengatakan sangat termotivasi untuk bagaimana bisa meningkatkan forum ini menjadi satu media yang betul-betul bisa sinergi dan mengambil manfaat yang seluas-luasnya.
“Kami memberikan penghormatan kepada bapak dan ibu para kepala dinas yang hadir pada kesempatan hari ini bahwa memang sudah saatnya kita bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersinergi dan integrasi di dalam segala hal dalam pelaksanaan program-program pemerintah,” ujarnya.
BNN melalui Kasubbag Media Sosial, Jeffry memberikan apresiasi kepada kegiatan tematik yang diseleggarakan Kemenaker, pada perinsipnya kami siap bersinergi dengan kementerian /lembaga manapun, karena saat ini kebijakan di BNN juga berupaya membangun desa Bersih Narkoba (Bersinar). Kami berharap kepala desa/dusun dapat merumuskan dan menyusun aturan atau regulasi terhadap penyalahgunaan Narkoba di desa masing-masing
Pertemuan ini dihadiri kurang lebih sebanyak 128 orang peserta yang terdiri dari kementerian / lembaga tinggi negara, BUMN, dinas penerangan TNI dan Polri serta humas pemerintah daerah.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
