1. BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TELAH MASUK DALAM KEADAAN DARURAT ;2. EKSEKUSI HUKUMAN MATI BAGI NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;3. PENCEGAHAN LEBIH DIUTAMAKAN, PENGGUNA DIREHABILITASI ;4. PENDIDIKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MULAI DARI PENDIDIKAN DASAR SAMPAI TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH ATAS, WAJIB DIMASUKKAN DALAM KURIKULUM ;5. MENINDAKLANJUTI PERATURAN BERSAMA 7 INSTANSI MAHKUMJAKPOL, KEMENKES, KEMENSOS DAN BNN TANGGAL 11 MARET 2014 SECARA KONSEKUEN DENGAN MELAKSANAKAN KOORDINASI YANG SEBAIK-BAIKNYA GUNA MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ;6. MENSOSIALISASIKAN PERATURAN BERSAMA ANTARA KETUA MA, MENKUMHAM, MENKES, MENSOS, JAKSA AGUNG, KAPOLRI DAN KEPALA BNN TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI KEPADA SELURUH JAJARAN MASING-MASING SAMPAI KE TINGKAT PELAKSANA PALING BAWAH (UPT, POLSEK) ; 7. POLRI MEMBERDAYAKAN PUSDOKKES POLRI DAN RS BHAYANGKARA UNTUK BERPERAN AKTIF SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DAN MEMBERDAYAKAN PERAN BABINKAMTIBMAS UNTUK MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENCEGAHAN ;8. MEMBANGUN BANK DATA YANG TERINTEGRASI TERKAIT HASIL ASESMEN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ;9. TERHADAP PENGEDAR MERANGKAP PENGGUNA MAKA EKSEKUSI HUKUMAN REHABILITASI DI LAPAS / RUTAN ;10. KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN SOSIAL, BNN DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK REHABILITASI ;11. PEMBEBASAN TAHANAN YANG SUDAH HABIS MASA PENAHANANNYA, SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENCEGAH OVERSTAY YANG SEBELUMNYA TELAH DIKOORDINASIKAN KEPADA INSTANSI TERKAIT ;12. MENGOPTIMALKAN PERAN PPATK DALAM MENELUSURI ASET PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ;13. PEMERINTAH PERLU MENGEFEKTIFKAN / MENAMBAH TEMPAT REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL ;14. MELIBATKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA KHUSUSNYA DI PROPINSI / KABUPATEN / KOTA ;15. PEMANFAATAN SECARA MAKSIMAL TERHADAP 16 PANTI REHABILITASI SEBAGAI PILOT PROJECT ;16. KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN SOSIAL MEMFASILITASI PENYERTAAN 32.409 WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (NARAPIDAN DAN TAHANAN) YANG SAKIT DAN MISKIN SEBAGAI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) NON REGISTER. MENTERI HUKUM DAN HAM ttd YASONNA H. LAOLY
Berita Utama
HASIL RAPAT MAHKUMJAKPOL, KEMENDAGRI, KEMENKES, KEMENSOS DAN BNN TANGGAL 25 NOVEMBER 2014
Terkini
-
AUDIENSI BNN DAN PNP, BAHAS INOVASI ROBOT K-9 UNTUK PEMBERANTASAN NARKOTIKA 10 Sep 2025
-
PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN BNN T.A. 2025 10 Sep 2025
-
BNN DAN DPD RI SEPAKATI KOLABORASI P4GN SERTA PENGUATAN REGULASI REHABILITASI 10 Sep 2025
-
GELAR AUDIENSI, KEPALA BNN RI DAN DUBES SELANDIA BARU SIAP TINGKATKAN KERJA SAMA 08 Sep 2025
-
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN AHLI MADYA TAHUN 2025 RESMI DIBUKA 08 Sep 2025
-
BNN PERINGATI MAULID NABI SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MENINGKATKAN SOLIDITAS, INTEGRITAS, DAN SINERGITAS 08 Sep 2025
-
DIDUKUNG PENUH DPR, BNN MANTAPKAN LANGKAH BERANTAS NARKOBA LEWAT PENDEKATAN KEMANUSIAAN 05 Sep 2025
Populer
- PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BNN T.A. 2025 12 Agu 2025
- Melawan Ancaman di Tengah Kemerdekaan: BNN Musnahkan 474 Kg Barang Bukti Narkotika dan Ungkap Kasus Narkoba pada Rokok Elektrik 22 Agu 2025
- BNN SUSUN REVISI JUKNIS REHABILITASI YANG RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN ANAK 15 Agu 2025
- BANGUN KESADARAN, BNN GELAR SOSIALISASI BANTUAN HUKUM NON LIGITASI DI BNNK PAYAKUMBUH 12 Agu 2025
- BUKTI NEGARA HADIR, KEPALA BNN RI RESMIKAN GEDUNG KANTOR BNN KABUPATEN SAMBAS 14 Agu 2025
- SEMARAKKAN HUT KE-80 RI, BNN GELAR SENAM PAGI DAN BERAGAM LOMBA 15 Agu 2025
- HASIL SELEKSI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL (ASSESMENT CENTER) SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA BNN T.A. 2025 15 Agu 2025