Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memaksimalkan upaya untuk mengatasi kompleksitas permasalahan Narkoba melalui berbagai aspek. Salah satu upaya kongkret yang dilakukan BNN adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, BNN berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Salah satu provinsi yang menjadi lokasi diselenggarakannya FGD ini adalah Maluku. Maluku merupakan provinsi yang kaya akan rempah-rempah. Berlokasi di bagian timur Indonesia, dan merupakan bagian dari Wilayah Perairan Asia Tenggara, kepulauan Maluku terdiri dari ribuan pulau tropis yang sangat cantik, dan tersebar diantara Sulawesi ke barat, Timor ke selatan dan Papua ke timur. Keramah tamahan warganya mengantarkan Maluku sebagai wilayah yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Bekerjasama dengan BNNP Maluku, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM), Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, menggelar kegiatan FGD yang diperuntukan bagi berbagai LSM, lembaga pemerintah lainnya serta masyarakat setempat yang ada di Provinsi Maluku.Selain itu, Guna meningkatkan akses layanan rehabilitasi adiksi bagi pecandu narkotika, BNN juga memberikan dukungan penguatan kepada Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B), salah satu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Dukungan penguatan yang diberikan berupa Pembiayaan transport penjangkauan klien, pembiayaan konseling asesmen rujukan dan pelaporan, peningkatan kompetensi penyusunan SOP terkait layanan rehabilitasi, Peningkatan kompetensi konselor adiksi serta bimbingan teknis peningkatan pelayanan rehabilitasi sesuai standar pelayanan minimal.Rehabilitasi menjadi satu hal yang amat pokok dalam menekan jumlah penyalah guna di Indonesia yang terus berkembang, mengingat peningkatan jumlah suplay dan demand erat kaitannya dengan angka permintaan barang terlarang tersebut. Fokus dibidang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saja tidak cukup untuk menekan jumlah penyalah guna Narkoba. Perlu adanya upaya rehabilitasi bagi para pecandu agar jumlah permintaan pasar Narkoba dapat ditekan.Dari hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) pada tahun 2008 menunjukan angka prevalensi pecandu Narkoba di Indonesia sebesar 1,9 % atau sekitar 3,1-3,6 juta jiwa. Di tahun 2011 angka prevalensi itu naik menjadi 2,2 % atau sekitar 3,7 – 4,7 juta orang. Di Provinsi Maluku sendiri angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 1,9 % atau sekitar 19.420 dari jumlah penduduk provinsi Maluku sebanyak 19.420 Jiwa.Dari total penyalah guna Narkoba di Indonesia, hanya sekitar 18.000 atau 0.47% yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi. Hal tersebut dikarenakan minimnya jumlah layanan rehabilitasi yang ada di Indonesia. Pemerintah khususnya dalam hal ini BNN sebagai leading sector memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang dapat memenuhi kebutuhan pecandu dan masyarakat. Jika tidak ada upaya penanganan sinergis dan komprehensif yang melibatkan peran serta komponen masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk dapat membantu para korban penyalahgunaan Narkoba menjalani proses rehabilitasi, maka bangsa Indonesia akan mengalami kerugian yang tidak ternilai besarnya.Sejauh ini BNN menerima respon positif dari berbagai elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menangani permasalahan Narkoba. Untuk itu, perlu adanya kesamaan persepsi agar terjadi keselarasan antara BNN, instansi pemerintah lainnya serta masyarakat yang peduli terhadap korban penyalahgunaan Narkoba.Melalui kegiatan ini, BNN berharap akan adanya sinergitas antara BNN dengan seluruh elemen masyarakat dalam menangani penyalah guna Narkoba. Disamping itu melalui kegiatan ini BNN berharap disetiap daerah dan atau provinsi memiliki layanan rehabilitasi yang dapat dengan mudah di akses oleh penyalah guna narkoba sehingga dapat menekan angka penyalah guna narkoba di Indonesia. Dengan demikian perlahan tapi pasti dapat mewujudkan Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkotika.////
Siaran Pers
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) “Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Dukungan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakatâ€
Terkini
-
KEPALA BNN RI AJUKAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2026 SEBESAR RP 1,14 TRILIUN 10 Jul 2025
-
BNN TEGASKAN KOMITMEN NASIONAL, DESA SANCANG JADI LOKUS PENGUATAN P4GN 10 Jul 2025
-
ISTRI WAPRES KUNJUNGI BOOTH BNN DI RAKERNAS X PKK DAN PERINGATAN HKG PKK KE-53 10 Jul 2025
-
BNN TINGKATKAN KOMPETENSI PETUGAS REHABILITASI MELALUI PELATIHAN KONSELING DAN ASESMEN 09 Jul 2025
-
BNN DAN MYANMAR SEPAKAT PERKUAT KOLABORASI PEMBERANTASAN NARKOTIKA 09 Jul 2025
-
BRIEFING ON THE 2025 WORLD DRUG REPORT: BNN-UNODC PERKUAT KOMITMEN REGIONAL HADAPI ANCANMAN NARKOBA SINTETIK 08 Jul 2025
-
BNN TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA MELALUI PELATIHAN PETUGAS 08 Jul 2025
Populer
- BNN DAN UKSW JALIN KERJA SAMA UNTUK PENGUATAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA BERKELANJUTAN 15 Jun 2025
- KOLABORASI PENGUNGKAPAN KASUS JARINGAN NARKOTIKA: PEREMPUAN JADI ‘PION’ STRATEGIS DALAM SINDIKAT TERORGANISIR 23 Jun 2025
- KEPALA BNN RI HADIRI SIDANG TERBUKA PROMOSI DOKTOR ALEXANDER SABAR 21 Jun 2025
- TANDATANGANI SKK, BNN DAN KEJATI KEPULAUAN RIAU BERSINERGI HADAPI GUGATAN PERDATA 22 Jun 2025
- BNN DAN BRIN BERSINERGI DALAM RISET NASIONAL PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2025 21 Jun 2025
- HADIRI WISUDA SANTRI, KEPALA BNN RI BERHARAP WISUDAWAN MENJADI DA’I 23 Jun 2025
- BNN RI DAN DESK PEMBERANTASAN NARKOBA MUSNAHKAN 2 TON SABU, BUKTI NYATA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 13 Jun 2025