Persoalan kasus narkoba di dalam lapas terus menjadi perhatian bersama. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meluncurkan gagasan pelaksanaan asesmen terpadu untuk para penyalah guna narkoba di lapas sebagai bahan rujukan untuk pembebasan bersyarat. Langkah ini mendapatkan atensi dan dukungan serius dari BNN. Rencana aksi pelaksanaan asesmen terhadap kurang lebih 20 ribuan napi yang bermasalah dengan adiksi narkoba menjadi terobosan progresif yang harus dieksekusi dengan cepat sehingga upaya penanggulangan masalah narkoba di dalam jeruji besi bisa terlaksana dengan maksimal. Yasonna mengungkapkan, dari hasil tinjauannya di seluruh lapas di Indonesia, kasus narkoba menempati urutan paling atas. Ia melihat sebagian besar napi diduga kuat hanya penyalah guna narkoba semata. Karena itulah, jika aturannya sudah bisa diimplementasikan maka napi yang sudah dibebaskan itu akan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Jika dua puluh ribuan penyalah guna murni itu bisa dibebaskan secara bersyarat, maka dampaknya cukup signifikan, antara lain pihak lapas bisa mengalokasikan dana untuk perbaikan fasilitas, sehingga kita perlu uji cobakan langkah ini, beber Menkumham. Karena itulah, wacana pemberian grasi terhadap para penyalah guna narkoba kian mendesak untuk segera direalisasaikan. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itulah Tim Asesmen Terpadu nantinya akan berperan penting untuk memastikan apakah sang napi benar-benar penyalah guna murni atau merangkap sebagai bandar. Jika terbukti hanya sebagai penyalah guna murni maka mereka rencananya akan diberikan grasi. Rencana aksi demikian tentu harus dipersiapkan dengan konsep yang matang. Karenanya, Menkumham menyambangi langsung Kepala BNN, Kamis (18/6) guna membahas dua hal penting yaitu percepatan program rehabilitasi untuk para napi dan juga persoalan perampasan aset bandar untuk kepentingan operasional penanggulangan narkoba. Dalam pertemuan di ruang kerjanya, Kepala BNN, DR Anang Iskandar memberikan tanggapan perihal ide Menkumham tentang asesmen di lapas. Anang menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan Tim Asesmen Terpadu di seluruh provinsi yang nantinya akan bertugas untuk memilah mana napi pecandu dan mana napi yang merangkap pengedar atau bandar. Jika napi yang sudah dibebaskan dan menjalani rehabilitasi, maka bukan hanya penyalah gunanya saja yang akan mendapatkan rehabilitasi tapi juga keluarganya sehingga keluarga juga bisa memiliki pengetahuan untuk melakukan pendampingan, pungkas Kepala BNN.
Berita Utama
Asesmen Pintu Gerbang Pembebasan Bersyarat Napi Pecandu Narkoba
Terkini
- BNN BERPARTISIPASI DALAM SEMINAR INTERNASIONAL COOPERATION AGAINST DRUG TRAFFICKING DI BANGKOK 04 Des 2024
- BNN DAN UNIVERSITAS BHAYANGKARA JALIN KERJA SAMA PERANGI NARKOBA 04 Des 2024
- KEPALA BNN RI DAN WAKIL MENTERI HUKUM BERTEMU, BAHAS REVISI UU NARKOTIKA DAN PENGUATAN PERAN BNN 03 Des 2024
- BNN HADIRI FORUM PENGUATAN KOLABORASI KEPEMIMPINAN LINTAS K/L 03 Des 2024
- BNN CARI TALENTA TERBAIK MELALUI SELEKSI PPPK 03 Des 2024
- INDONESIA HADIRI PERTEMUAN INTERNASIONAL PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI THAILAND 30 Nov 2024
- BNN TERIMA KUNJUNGAN DELEGASI JSJN MALAYSIA, BAHAS KERJA SAMA PENANGGULANGAN NARKOBA 30 Nov 2024
Populer
- HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PESERTA CPNS BNN YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) T.A. 2024 18 Nov 2024
- Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pppk Formasi Tenaga Teknis Dan Tenaga Kesehatan BNN T.A. 2024 11 Nov 2024
- LAGI, APARAT KEMBALI TEMUKAN PABRIK OBAT-OBATAN TERLARANG DI TENGAH PEMUKIMAN WARGA 07 Nov 2024
- BNN RI BERHASIL AMANKAN 19.846,43 GRAM SABU JARINGAN INTERNASIONAL DI SULAWESI TENGAH 22 Nov 2024
- BNN SUSUN RENCANA AKSI NASIONAL P4GN TAHUN 2025-2029 19 Nov 2024
- BNN Musnahkan 20 Kg Sabu dari Dua Jaringan Narkotika 19 Nov 2024
- KEPALA BNN RI BERIKAN ARAHAN DI BUMI TADULAKO, TEKANKAN PROGRAM ASTA CITA PRESIDEN 20 Nov 2024