Rapat Sinkronisasi Pelayanan Rehabilitasi di Instansi Pemerintah non Lembaga Rehabilitasi di Fasilitas TNI dan Polri

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo dalam upaya menekan angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia yang sudah masuk kategori darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point penanganan narkotika di Indonesia diperintahkan untuk memaksimalkan program rehabilitasi. Oleh karena hal tersebut Presiden memerintahkan BNN untuk membuat program merehabilitasi 100.000 orang pecandu dan penyalahguna di tahun 2015 ini. Untuk itu BNN melaksanakan rapat sinkronisasi pelayanan rehabilitasi di instansi pemerintah non lembaga rehabilitasi di fasilitas TNI dan Polri di Hotel best Western Cawang, Selasa (24/3). Untuk menunjang tempat-tempat rehabilitasi yang masih kurang, maka BNN bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk dapat menggunakan tempat pusat pendidikan yang dimiliki TNI dan Polri yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Rindam TNI dan SPN Polri sebagai tempat untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi para pengguna.Dalam rapat tersebut Kepala BNN, Anang Iskandar mengatakan kenapa BNN berani merehabilitasi 100.000 pengguna adalah karena meniru Thailand yang bisa merehabilitasi penguna mereka yang berjumlah kurang lebih 350.000 pengguna di tangsi-tangsi militer dan polisi milik Thailand. Karena dengan memakai tangsi-tangsi militer yang dipunyai TNI – Polri, BNN bisa merehabilitasi tanpa membangun sarana dan prasarana.Deputi rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami menjelaskan maksud dari rakor ini adalah BNN ingin ada satu kesepahaman antara BNN, TNI dan Kepolisian dalam melangsungkan program merehabilitasi 100.000 pengguna narkoba. Para peserta ini akan diminta untuk membantu merehabilitasi, dengan cara meminjam tempat-tempat dari TNI dan Kepolisian. Intinya rapat ini untuk menyamakan persepsi antara BNN, TNI, dan Polri agar semua yang hadir tau program yang akan dilaksanakan, tau bagaimana prosedurnya, dan hasil apa yang akan dicapai setelah acara ini.BNN bersama Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial memang akan lebih optimal mampu merehabilitasi 100.000 pengguna, bekerja sama dengan teman-teman dari TNI-Polri yang mempunyai tempat-tempat pendidikan yang cukup besar untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat rehabilitasi. Diperkirakan bulan April ini akan sudah bisa dimulai persiapan tempat-tempat yang akan digunakan. Untuk SPN sendiri akan dimulai sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli.Dari pihak Pusdikasum TNI Angkatan Darat sendiri sudah mempersiapkan 13 rindam dan 5 pusat pendidikan sesuai dengan perintah pimpinan dan menyesuaikan dengan kebutuhan BNN dr Sabang sampai Merauke. Untuk teknisnya masih akan dibicarakan dalam rapat sinkronisasi ini. Sementara itu dari TNI Angkatan Laut sendiri menyiapkan sekitar 400 tempat rehabilitasi di pusat-pusat pendidikan milik TNI Angkatan Laut.