Rencana eksekusi mati pada sejumlah terpidana mati dalam waktu dekat ini terus disikapi dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski demikian, Indonesia tetap kukuh pada pendiriannya, karena hukuman mati merupakan satu bentuk perlindungan pada warganya dari ancaman narkotika. Seperti disampaikan Staf Ahli BNN Bidangn Hukum dan Luar Negeri, Bali Moniaga kepada detik.com, sikap PBB yang cenderung mengecam dan meminta pembatalan eksekusi bukan sesuatu yang mengejutkan. Sikap tersebut dimaklumi saja, karena satu hal penting yang harus diingat adalah hukuman mati itu merupakan bentuk kebulatan tekad Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam menjunjung tinggi hukum. Bali menambahkan, PBB memang organisasi yang gencar mendorong agar negara-negara tidak melaksanakan hukuman mati, akan tetapi bukan berarti masing-masing negara bisa tunduk dengan dorongan tersebut. Perlu diingat pula, hingga saat ini tidak ada satupun konsensus dunia mengenai penghapusan hukuma mati. Pelaksanaan hukuman mati tergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Jadi tidak bisa disamaratakan, imbuh Bali. Pada intinya, hukuman mati berada di kedaulatan wilayah masing-masing negara, jadi bukan milik PBB, tegas mantan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN ini. Dari beberapa negara anggota PBB, berdasarkan Resolusi A/Res/69/186, 18 Desember 2014, sebanyak 72 negara masih menerapkan hukuman mati terkait kejahatan serius, termasuk narkotika di dalamnya. Rinciannya adalah 117 negara mendukung moratorium hukuman mati, 38 negara menolak dan 34 abstain yang berarti masih menerapkan namun tidak menjalankan eksekusi mati. Bali juga menambahkan, ada tujuh negara bagian Amerika Serikat yang masih melaksanakan eksekusi mati. “Di Asia Tenggara sendiri hanya Myanmar dan Filipina yang menolak eksekusi mati,” pungkas Moniaga. (disarikan dari berita detik.com)
Berita Utama
PBB Boleh Protes Hukuman Mati, Tapi Indonesia Punya Daulat Untuk Eksekusinya
Terkini
-
BNN RAIH PENGHARGAAN KEMENIMIPAS ATAS PERAN AKTIF DALAM P4GN DI LAPAS DAN RUTAN 19 Nov 2026 -
BNN MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DARI DUA KASUS PENGUNGKAPAN BNNP DKI JAKARTA 19 Nov 2026 -
BNN DAN BARESKRIM POLRI UNGKAP JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA INDONESIA–MALAYSIA DENGAN PERPUTARAN UANG SENILAI RP 2,9 TRILIUN 19 Nov 2026 -
DORONG ASN CERDAS BERMEDIA SOSIAL, SESTAMA BNN RI BUKA WEBINAR PERSONAL BRANDING ASN 18 Nov 2026 -
PERKUAT PENCEGAHAN NARKOBA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN, BNN GELAR BIMTEK INTEGRASI KURIKULUM ANTI NARKOBA 18 Nov 2026 -
BNN BEKALI CALON PIMPINAN POLRI, TEKANKAN P4GN DAN SIKAP TEGAS TERHADAP ANGGOTA YANG TERLIBAT NARKOTIKA 18 Nov 2026 -
BNN AMANKAN DPO TPPU NARKOTIKA, TELUSURI ASET SENILAI RP 32 MILIAR 18 Nov 2026
Populer
- BERSINERGI BERANTAS NARKOTIKA, LINDUNGI MASA DEPAN ANAK BANGSA 24 Okt 2026

- SINERGI BNN, POLRI, BEA DAN CUKAI UNGKAP LABORATORIUM GELAP NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL, SITA 1,2 TON SABU 23 Okt 2026

- BNN UNGKAP 98 PERSEN SAMPEL CAIRAN VAPE YANG DIUJI, POSITIF MENGANDUNG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ATAU NPS 23 Okt 2026

- TIM GABUNGAN BNN, POLRI, SERTA BEA DAN CUKAI AMANKAN KAPAL TANKER BERMUATAN 1,16 TON KETAMINE 23 Okt 2026

- PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DEPUTI REHABILITASI DAN JPT PRATAMA KEPALA BALAI BESAR REHABILITASI BNN T.A. 2026 20 Okt 2026

- BNN DUKUNG KAMPANYE ANTINARKOBA MELALUI SENI DAN BUDAYA 25 Okt 2026

- BNN BENTENGI GENERASI BANGSA DARI ANCAMAN NARKOTIKA SEJAK DINI 22 Okt 2026
