Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tak mengenal siapa korbannya. Politisi pun tidak lepas dari incaran sindikat narkoba. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serius mengambil peran signifikan dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba baik di dalam tubuh partai maupun di tengah masyarakat. Bak gayung bersambut, itikad baik ini direspon dengan positif oleh BNN, dan dibuktikan secara konkret dalam penandatangan nota kesepahaman antara BNN dengan PPP. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Bali Moniaga, selaku Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN serta Hasrul Anwar, selaku Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Senin (8/4). Kegiatan penandatanganan ini cukup istimewa karena bertepatan dengan hari lahir PPP ke-40. Kepala BNN, Anang Iskandar menegaskan, kesepahaman antara BNN dan PPP ini merupakan landasan bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun kerja sama yang sinergis terhadap pelaksanaan P4GN. Kepala BNN berharap dengan adanya nota kesepahaman ini, kedua pihak dapat bekerja sama lebih solid dalam rangka melaksanakan program P4GN, tentunya dengan memaksimalkan peran masing-masing lembaga. Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, langkah prevensi sangat penting dilakukan guna menangkal ancaman bahaya narkoba, agar sumber daya manusia negeri ini tidak hancur. Sebagai wujud keseriusan PPP, Suryadharma bahkan mendorong agar dibentuk Tim Pengawas Anti Penyalahgunaan Narkotika. Pada sela-sela penandatanganan ini pula, Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar menyatakan, kerja sama yang dibangun BNN dengan PPP merupakan bentuk nyata komitmen PPP sebagai salah satu garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Sebelumnya BNN telah mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan partai politik lainnya yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Desember 2012 lalu, dan Partai Demokrasi Perjuangan, pada 10 Januari 2013. (BK)
