Jual beli masalah dalam sebuah diskusi menjadi salah satu cara nyata dalam merangkum sejumlah rekomendasi yang bisa jadi acuan dalam penentuan kebijakan. Dalam konteks permasalahan narkoba, diskusi yang sangat fokus atau terarah alias Focus Group Discussion (FGD) telah menjadi salah satu terobosan BNN dalam merumuskan permasalahan yang ada, dan memformulasikannya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi untuk solusi atas masalah yang dihadapi.Pada intinya, FGD menjadi wahana pihak-pihak terkait dalam membahas berbagai persoalan, mencari solusinya, dan memunculkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di level kebijakan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil langkah ini dengan mengundang sejumlah pakar untuk mengupas masalah narkoba dari konteks demand dan supply reduction.Masing-masing bidang di BNN yang berkompeten dalam bidang demand reduction, menggelar FGD ratusan kali dalam setahun. Konsepnya, setiap diskusi dihadiri narasumber dan peserta yang berasal dari kalangan akademisi, penegak hukum, pekerja, hingga masyarakat biasa.Dalam konsep FGD ini, tim BNN harus meningkatkan ritme kerjanya mengingat harus terjun langsung dengan masyarakat, bahkan tak jarang harus blusukan ke tempat-tempat terpencil. Hakikat dari kegiatan seperti ini tidak lain adalah menampung sebanyak-banyaknya aspirasi rakyat dalam masalah penanggulangan narkoba.Dr Nova Riyanti Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengaku respek dengan gencarnya FGD yang diinisiasi oleh BNN. Menurutnya, BNN benar-benar konkret dalam rangka mengimplementasikan sebuah konsep yang diperoleh dari hasil field trip yang sudah dilakukan di Portugal. Ia tidak menyangka, hasil kunjungan kerja di Portugal akan ditindaklanjuti dengan serial FGD yang fokus, terarah, tepat sasaran dan bisa menghasilkan banyak rekomendasi.Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa kebijakan penanggulangan narkoba di Portugal yang mengedapankan pendekatan demand reduction dan mengenyampingkan supply reduction dipengaruhi oleh lancarnya alur aspirasi masyarakat mengenai dekriminalisasi penyalah guna narkoba kepada pemangku kebijakan di negeri tersebut. Dengan FGD lah, aspirasi itu bisa terakomodir, dan dengan lancar mengalir hingga ke parlemen, pemerintah, dan akhirnya muncul regulasi yang sangat memihak kepada konsep dekriminalisasi. (bk)
Berita Utama
Meniti Kebijakan Dari Level FGD
Terkini
-
KEPALA BNN RI SUYUDI ARIO SETO RESMI DILANTIK MENJADI KAPOLRI 02 Okt 2026 -
BNN TINGKATKAN KESADARAN KEAMANAN SIBER MELALUI SOSIALISASI SECURITY AWARNESS 2026 01 Okt 2026 -
BANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI KLIEN PASCAREHABILITASI, BNN GANDENG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 01 Okt 2026 -
KEPALA BNN RI LEPAS SEJUMLAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS 01 Okt 2026 -
HADAPI ANCAMAN NARKOTIKA, BNN DORONG PENGUATAN SINERGI BERSAMA BAKOM RI 30 Sep 2026 -
GELAR RAPAT PENGOLAHAN DATA IKM LAYANAN REHABILITASI 2026, BNN DORONG EFISIENSI ADMINISTRASI DAN PENINGKATAN MUTU LAYANAN 30 Sep 2026 -
BNN LANTIK 10 PEJABAT, PERKUAT PELAKSANAAN P4GN 29 Sep 2026
Populer
- WASPADA NARKOTIKA CAIR, BNN IMBAU PELARANGAN ROKOK ELEKTRIK DI LINGKUNGAN GARUDA INDONESIA 10 Sep 2026

- SUARAKAN PENCEGAHAN MELALUI SENI TRADISIONAL, BNNP JAWA BARAT SUKSES GELAR PENJURIAN PASANGGIRI AGUNG NGAWIH SINOM “NARKOBA MUSUH BANGSA” 04 Sep 2026

- BNN DAN PPATK PERKUAT SINERGI HADAPI MER FATF 2029 10 Sep 2026

- KEPALA BNN RI HADIRI WISUDA PURNAWIRA PATI POLRI 10 Sep 2026

- PELATIHAN USAI, BNN DORONG PENINGKATAN KOMPETENSI BERDAMPAK PADA KINERJA 04 Sep 2026

- IKR 2026 DISEMPURNAKAN, BNN PERKUAT PENGUKURAN KAPABILITAS LAYANAN REHABILITASI 03 Sep 2026

- BNN TERIMA PENGHARGAAN PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM PADA RAKOR KORWAS PPNS BARESKRIM POLRI 10 Sep 2026
