Kejahatan perdagangan gelap Narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (money laundering). Dalam Note of the Secretary – General of the United Nations (1992) dijelaskan bahwa perdagangan Narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya.Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN)selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang. Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan Narkotika adalah salah satu upaya negara untuk memiskinkan jaringan sindikat Narkoba. Dengan pemiskinan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi jaringan sindikat Narkoba. Namun permasalahannya banyak kendala dan perbedaan pandangan dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.Menyikapi hal ini, BNN menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Permufakatan Jahat dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Agung, PPATK, Kelompok Ahli BNN, dan pakar hukum tindak pidana Narkoba dan pencucian uang ini diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (21/11).Dalam pemaparannya, Dr. Yenti Garnasih, SH., MH., Pakar Hukum Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara sebaiknya benar-benar dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial, bukan untuk kebutuhan pembangunan lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3).Menurutnya, uang yang dimiliki oleh jaraingan sindikat Narkoba benar-benar berasal dari rakyat yang merupakan penyalah guna atau pecandu Narkoba. Oleh karenanya mereka berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang memadai dengan adanya penyitaan asset milik para sindikat tersebut.Sementara itu, Prof. Komariah yang merupakan mantan Hakim Agung mempertanyakan legalisasi kepemilikan rekening oleh narapidana. Pasalnya, menurut laporan Bank Indonesia, ada salah satu bank yang memperbolehkan siapapun menjadi nasabahnya, termasuk narapidana. Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya pemiskinan jaringan sindikat Narkoba.Pihak BNN sendiri masih merasa kesulitan dengan adanya beberapa kebijakan bank, terkait upaya pembekuan rekening milik para sindikat guna kepentingan penyelidikan. Selain bank, BNN juga menghimbau para pemilik jasa money changer untuk lebih memperketat proses penukaran mata uang dengan mempertanyakan asal usul uang tersebut karena tak sedikit jaringan sindikat Narkoba yang menggunakan jasa money changer untuk menyamarkan transaksi keuangan mereka.Bahkan ada jaringan sindikat Narkoba yang menjadi jasa pengiriman uang para TKI di luar negeri untuk dikirim ke Indonesia, padahal para TKI tersebut tidak pernah mengirimkan uangnya ke Indonesia.Berdasarkan data PPATK, putusan pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal, dari Januari 2005 hingga Januari 2013, kasus Narkoba yang diungkap oleh BNN menempati ranking teratas dengan 27 kasus, mengalahkan kasus-kasus lainnya seperti korupsi (16 kasus), dan penipuan (14 kasus).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagian besar berasal dari peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh jaringan sindikat Narkoba.
Berita Utama
Mayoritas Kasus Pencucian Uang Berasal Dari Sindikat Narkoba
Terkini
- Kajian Model Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba 05 Apr 2024
- BNN RI SIAPKAN JUKNIS KOLABORASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN NARKOBA 26 Mar 2024
- TINGKATKAN PROFESIONALISME, BNN RI GELAR PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024 25 Mar 2024
- BNN RI GELAR PEMBEKALAN MANAJERIAL STANDARDISASI LEMBAGA REHABILITASI SESUAI SNI 8807:2022 25 Mar 2024
- MONEV REFORMASI BIROKRASI BNN: LAKUKAN PERUBAHAN GUNA MENDORONG PENINGKATAN NILAI RB 25 Mar 2024
- 22 TAHUN UNTUK P4GN, BNN KUATKAN KOLABORASI BERLANDASKAN PROFESIONALISME WUJUDKAN INDONESIA BERSINAR 22 Mar 2024
- BNN RI-PT BINTANG TOEDJOE BERSIAP PERLUAS KOLABORASI 22 Mar 2024
Populer
- KOLABORASI BNN RI-UNODC-TP PKK PERKUAT KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA 19 Mar 2024
- Pembinaan Teknis Bagi Satuan Kerja Pelaksana Pemberdayaan Alternatif di Provinsi Aceh 08 Mar 2024
- BNN RI–RCMP JAJAKI PELUANG KERJA SAMA 20 Mar 2024
- Pemetaan Potensi pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara 08 Mar 2024
- SIDE EVENT CND KE-67: BNN RI SAMPAIKAN STRATEGI PENANGANAN NARKOTIKA DALAM AGENDA PREVENTIVE DRUG EDUCATION-THE WAY FORWARD 19 Mar 2024
- Pemetaan Kawasan SDA dan SDM dalam rangka Identifikasi Kawasan Kultivasi tanaman Terlarang di Provinsi Sumatera Utara 08 Mar 2024
- SIDE EVENT SIDANG CND KE-67: BNN RI PAPARKAN PEMANFAATAN SCIENTIFIC INFORMATION DALAM DETEKSI DINI NPS 19 Mar 2024