Jakarta,- Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam bidang pengawasan internal di lingkungan BNN baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, Inspektur Utama BNN, Drs. Wahyu Adi, S.H., M.Si memberikan beberapa penekanan khusus kepada sejumlah pejabat baru yang menjabat di BNNP dan BNNK tentang penyelenggaraan kegiatan, dari mulai perencanaan hingga ke pengawasannya secara tertib, efektif dan efisien.
Menurut Irtama, aspek pengawasan merupakan elemen yang sangat penting untuk dipahami oleh semua pejabat di lingkungan BNN. Karena itulah , pihaknya menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Intern Pada BNNP, BNNKab/Kota, di Jakarta, Kamis (30/8). Kegiatan ini dihadiri oleh 5 Kepala BNNP yang baru dilantik, 21 Kepala BNNK yang baru terbentuk beserta 27 orang Kasubag/Kasi, serta 7 orang perwakilan satker pusat.
Untuk meningkatkan pemahaman di bidang pengawasan, maka para peserta diberikan pembekalan materi antara lain ; manajemen resiko, kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, SDM, whistle blowing system, pengelolaan barang milik negara, sistem pengendalian intern pemerintah, penegakkan disiplin, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan keuangan dan pemantauan tindak lanjut.
Dalam sambutannya, Wahyu Adi juga mengingatkan kepada para peserta sosialisasi agar tidak hanya terjebak dalam kegiatan teknis semata namun juga harus memberikan atensi yang tinggi pada hal pelaporan keuangan dan reformasi birokasi. Karena itulah untuk mewujudkan reformasi yang kuat, Irtama menekankan agar para peserta memahami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Sebelum mengakhiri sambutannya, Irtama berpesan kepada para peserta agar memahami substansi kegiatan ini sehingga pada akhirnya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas, serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian yang tinggi.
Dalam sebuah dinamika organisasi, tidak bisa dipungkiri terdapat sejumlah hal yang potensial jadi celah untuk disalahgunakan. Terkait hal ini, Irtama mengatakan ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dan tidak boleh dijadikan ajang permainan seperti dalam hal perjalanan dinas, sewa kendaraan, residen, obat-obatan, hotel dan surat keterangan bebas narkoba.
