Pembahasan terkait penanganan permasalahan narkotika menjadi salah satu agenda side event dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali. Forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai negara tersebut menjadi sarana untuk berdiskusi dan bekerja sama terkait berbagai isu penting pada tataran global, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
Side event yang mengangkat tema kerja sama internasional dalam pengembangan pencegahan penyalahgunaan narkotika pada Forum HLF MSP 2024 ini digelar pada Selasa (3/9), dengan dihadiri oleh sejumlah perwakilan negara, di antaranya Indonesia, Australia, Kamboja, dan Fiji. Dalam forum internasional tersebut, panelis perwakilan dari Indonesia, Deputi Hukum dan Kerja Sama (Hukker) BNN RI, Agus Irianto, Ph.D., memaparkan terkait identifikasi masalah narkotika di Indonesia dari berbagai sudut pandang serta beragam pendekatan dalam upaya penanganannya.
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan BNN, Ia menyampaikan bahwa metode ship to ship (STS) saat ini masih menjadi modus kejahatan dominan dalam penyelundupan narkotika di Indonesia yang 80% dilakukan melalui jalur laut. Adapun wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dituturkan Deputi Hukker BNN RI tersebut sebagai titik-titik rawan penyelundupan narkotika.
Agus Irianto mengungkapkan saat ini BNN tengah fokus dalam melakukan penguatan di provinsi-provinsi yang menjadi pintu masuk peredaran narkotika ilegal. Penguatan tersebut terus diupayakan BNN salah satunya melalui pendekatan terhadap para tokoh masyarakat setempat guna mengoptimalkan pengawasan dan kolaborasi dengan masyarakat pesisir di titik masuk tersebut.
Lebih jauh Ia menjelaskan, BNN pada saat ini juga telah merancang rencana aksi pengendalian narkotika 2024-2025 yang akan berfokus pada penguatan di bidang intelijen. Deputi Hukker BNN RI tersebut berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara Asia dan Pasifik dalam melakukan penanganan terhadap narkotika.
“Indonesia harus menjadi role model atau leading country dalam penanganan narkotika di Asia dan Pasifik, karena Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk terbesar di kawasan, sehingga tentu saja Indonesia pun harus mengambil porsi yang paling besar dalam penanganannya,” tutur Deputi Hukker BNN RI.
Agus Irianto menegaskan perlunya mengambil peran di dalam forum-forum internasional serupa sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menangani permasalahan narkotika di mata dunia, khususnya Asia dan Pasifik.
Sementara itu, Kepala Kantor UNODC untuk Indonesia, Erik van der Veen, yang juga hadir sebagai panelis dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa UNODC yang berada di bawah naungan PBB untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir, termasuk narkotika, mendukung penuh dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap negara.
“Secara global, Kami mendukung dan turut berkontribusi dalam program-program penanganan narkotika di beberapa negara seperti Ghana, Thailand, dan tentunya Indonesia,” sebut Erik van der Veen.
Dalam pertemuan tingkat internasional tersebut, Kepala Kantor UNODC untuk Indonesia itu memberikan pujian terhadap Indonesia yang begitu apik dalam berbagai kerja sama yang dibangun, serta adanya ruang diskusi dan koordinasi yang cukup baik. Ia juga menyebutkan beberapa negara dengan difasilitasi oleh UNODC telah mengambil best practice dari Indonesia untuk dapat diterapkan di negaranya. Demikian pula dengan side event HLF MSP 2024, Erik van der Veen berharap forum ini dapat menghasilkan suatu output konkret dan berdampak.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
