Gencarkan P4GN, BNN Dorong Partisipasi Bakohumas

Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), BNN tidak bisa bekerja sendirian. Kerja sama dengan berbagai lapisan atau komponen bangsa mutlak dilakukan salah satunya dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas).Potensi Bakohumas dalam upaya menangkal bahaya narkoba sangat besar mengingat bagian kehumasan di masing-masing instansi memiliki peran untuk menyampaikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang berbagai hal termasuk bahaya narkoba kepada instansinya masing masing dan kepada masyarakat luas.Dalam rangka memperkuat partisipasi para praktisi kehumasan di setiap instansi pemerintahan, BNN melalui Bagian Humas menggelar pertemuan Bakohumas di Lido, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/9).Dalam kesempatan ini, Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H., mengatakan masalah narkoba harus ditangani serius karena fakta saat ini prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta orang. Peredarannya begitu masif, terutama dari jalur laut. Sebagai salah satu contohnya, dalam 2017 saja di satu titik seperti di Selat Malaka terjadi 12 kali penyelundupan. Hal itu baru contoh dari satu titik, padahal, di negeri ini ada ribuan pelabuhan tikus yang bisa jadi celah peredaran narkoba.Di hadapan para anggota Bakohumas, Kepala BNN juga mengatakan bahwa ancaman narkoba yang perlu antisipasi serius adalah maraknya peredaran New Psychoactive Substances (NPS). Tak kurang dari 71 NPS sudah masuk menyerbu negeri ini sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak terkontaminasi.Dalam menghadapi serbuan narkoba, Kepala BNN mengatakan, pihaknya tidak hanya bertahan menahan pasokan dengan cara defensive tapi juga proaktif menahan laju peredaran dari luar agar tidak masuk wilayah NKRI. Akan tetapi jika narkoba sudah masuk maka penguatan di perbatasan perlu dilakukan sekaligus dengan upaya pemberdayaan di wilayah desa untuk menjadi desa bersih narkoba. Untuk memperkuat program ini, BNN menggandeng Kementerian Desa PDTT, TNI dan Polri.Senada dengan hal ini, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan sinergi yang dibangun antara BNN dengan pihaknya sangat penting dalam upaya pembangunan desa bersih narkoba. “karena itulah perlu dibangun dulu desa percontohan bersinar ke depannya,” imbuh Bonny. Sementara itu Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Dunan Ismail Isja mengatakan, upaya penanggulangan narkoba harus lebih gencar dan masing masing instansi dari mulai kementerian pusat hingga ke pemda harus bergerak melakukan upaya nyata seperti yang tertuang dalam Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019.Seluruh aksi atau kegiatan P4GN nantinya harus dilaporkan kepada Presiden. Setiap instansi dapat melakukan upaya sesuai dengan bidangnya, seperti contoh Kemenpora yang sudah melakukan pemberdayaan kader pemuda anti narkoba, atau BKKBN yang memasukkan materi anti narkoba ke dalam program Genre-nya.Usai sesi panel, Para peserta Bakohumas diberikan kesempatan untuk mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi BNN, Balai Laboratorium dan unit deteksi K-9.