BNN.GO.ID, Aceh – Pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di berbagai wilayah di Indonesia saat ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat.
Dalam rangka melakukan asistensi terhadap pelaksanaan upaya P4GN, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A melakukan kunjungan kerja di BNNP sekaligus memberikan pembekalan bagi pegawai BNN se wilayah Provinsi Aceh, Banda Aceh, (26/10).
Drs. Andjar Dewanto mengungkapkan bahwa kedepannya kegiatan teknis tidak akan lagi dikerjakan oleh BNN Pusat. BNN Pusat hanya akan berperan regulator dan evaluator. Sedangkan BNNP akan berperan sebagai koordinator. Selanjutnya kegiatan yang bersifat teknis akan diserahkan pelaksanaannya kepada BNNK/Kota.
Disampaikan Deputi Dayamas bahwa dalam pelaksanaan programnya, BNN RI mempunyai desain Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dari desain ini, kemudian dirumuskan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN), yang merupakan gambaran profil ketanggapan terhadap ancaman narkoba di masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu, untuk program kerja tahun 2021, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI mempunyai target 148 kawasan yang akan dilakukan Intervensi pengelolaan potensi sosial ekonomi masyarakat di kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan intervensi tersebut, BNN akan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat dan stakeholder terkait.
Program BNN yang menjadi unggulan adalah program desa bersih narkoba (desa bersinar), program ketahanan keluarga, relawan anti narkoba serta Lapas Bersinar.
“Selain mempunyai Desa Bersinar, akan lebih baik jika BNN juga melengkapinya dengan lingkungan bersinar. Sehingga narkoba dipastikan tidak akan mempunyai tempat lagi di semua lapisan masyarakat” imbuh Andjar Dewanto.
Masih dalam arahannya untuk pegawai BNNP Aceh dan para Kepala BNNK/Kota se Provinsi Aceh, Andjar juga mengatakan kepada kepala BNNK/Kota jika wilayahnya tahun ini akan melaksanakan pilkada, Kepala BNNK/Kota diharapkan berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu setempat guna pelaksanaan tes urine bagi para kandidat peserta pilkada dan memberikan pertanyaan kepada para paslon Pilkada tentang apa itu narkoba.
“Saya berharap kepada Kepala BNNK untuk mengawasi wilayah yang rawan dan rentan terhadap narkoba, nantinya bisa kita beri pelatihan untuk masyarakatnya agar tidak lagi tejerumus narkoba.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan P4GN dan perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan program CSR yang mereka miliki. Dukungan dari berbagai pihak sangat kita harapkan untuk menyukseskan program P4GN.” kata Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI.
Diharapkan dengan adanya kunjungan dan pembinaan langsung kepada para Kepala BNNP dan BNNK/Kota yang ada di Provinsi Aceh, komunikasi yang ada di BNN bisa tercipta sehingga sinergitas dalam pelaksanaan program P4GN di Indonesia khususnya wilayah Aceh dapat terwujud. (HNY/HTP)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
#hidup100persen
Instagram: @infobnn_ri
Twitter. : @infobnn
Facebook Fan page : @humas.bnn
YouTube: Humasnewsbnn
