Direktorat Peran Serta Masyarakat menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI di Crowne Plaza Bandung, Jawa Barat, pada Senin (18/12).
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Drs. Heri Maryadi M.M. menjelaskan bahwa penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance sebagai wujud pertanggungjawaban alokasi anggaran selama satu tahun terakhir.
Capaian kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini diraih melalui kebijakan kab/kota tanggap ancaman narkoba yang diharapkan dapat meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari peran kedua direktorat di Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang masing-masing memiliki kontribusi”, ungkapnya.
“Direktorat Peran Serta Masyarakat dengan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) nya yang diindikasikan melalui keberhasilan para penggiat P4GN, dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif dengan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) nya yang diindikasikan dengan perubahan status keterpulihan kawasan rawan dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman”, lanjutnya.
Sementara itu, beberapa capaian kinerja yang berhasil dicapai pada bidang pemberdayaan masyarakat di tahun 2023, meliputi:
1. Membentuk 21 kabupaten/kota dalam kategori sangat tanggap, dan 122 Kabupaten Kota tanggap ancaman narkoba.
2. Mencetak 14.876 penggiat P4GN serta melaksanakan tes urine pada 135.578 orang di seluruh Indonesia meliputi lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, pemerintah dan swasta.
3. Menurunkan Kawasan Rawan Narkotika sebanyak 689 daerah dari 8.002 pada 2022 menjadi 7.435 di tahun 2023, melalui program pemberdayaan alternatif dan sinergi antar kedeputian (Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan).
4. Memberikan kegiatan bimbingan teknis life skill pada 1.447 orang yang tinggal di daerah rawan narkotika.
5. Terus mengembangkan program Grand Design Alternative Development (GRAD) di Aceh Besar, Bireun, dan Gayo Lues lewat penanaman hingga panen jagung dan kopi. Hasil konkretnya Masyarakat di Gayo Lues mampu ekspor kopi GDAD ke PT. Starbucks. Tercatat pembelian Januari-Agustus 2023 sebesar 84 ton atau bernilai Rp8.148.000.000,-. Kemudian pada pembelian bulan Oktober – November 2023 total ada 136 ton atau bernilai Rp13.192.000.000,-. Total pembelian senilai Rp21.340.000.000,-. Di Kabupaten Bireun, petani jagung memiliki Luas Lahan 51,25 ha yang dikerjakan 158 orang.
6. Terdapat tiga satuan kerja di wilayah meraih realisasi capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tertinggi, yaitu BNNP Kepulauan Riau, BNNK Karimun, dan BNN Kota Waringin Barat. Adapun capaian IKP Tahun 2023 yaitu target 3,25 dengan realisasi capaian 3,50 dengan kategori “sangat mandiri”.
Ke depannya, Drs. Heri Maryadi M.M. menginginkan adanya perubahan dalam laporan kinerja secara digitalisasi. Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kinerja ini menunjukkan keseriusan bahwa kita bisa kerja cepat, kerja bagus serta berkomitmen mewujudkan good governance, pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Hendrajit Putut Widagdo, S.Sos., M.M., M.Si selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dit. Peran Serta Masyarakat BNN RI mengatakan bahwa saat ini sedang menyusun laporan kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN RI yang pada tahun 2023. Adapun hasil penyusunannya berhasil mencapai kinerja yang cukup memuaskan.
“Capaian program tersebut antara lain pada program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) yang berhasil melebihi target sebanyak 122 kawasan atau 101,66% dari 120 kawasan. Selanjutnya dalam program Pemberdayaan Alternatif, BNN RI telah mampu menuntaskan 70 kawasan rawan narkoba atau 107,49% dari 52 target kawasan”, ungkapnya.
Semoga prestasi ini akan terus meningkat pada tahun yang akan datang. Terutama bagi penggiat anti narkoba yang terdapat di setiap BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi serta binaan dari BNN RI.
Harapannya, para penggiat mampu menjadikan lingkungannya turut peduli dan berpartisipasi secara mandiri mewujudkan lingkungannya bersih narkoba.
“Hal tersebut bisa terwujud jika penggiat terus aktif menjadi penggiat, fasilitator, penjangkau korban narkoba dan juga menggalang laporan masyarakat”, tutup Hendarjit.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
