Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali tidak lelah mensosialisasikan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba (P4GN). Tujuannya supaya seluruh lapisan masyarakat paham bahaya Narkoba tersebut dan membentengi diri supaya tidak terjerumus. Kali ini BNNP Bali mengadvokasi 40 orang pejabat eselon III dan IV serta staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Program ini adalah kebijakan dan Stategi nasional untuk menciptakan lingkungan bersih dan bebas Narkoba. Diharapkan institusi pemerintah, swasta, kampus dan juga di lingkungan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba papar Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Gusti Ketut Budiartha, S.H.,M.H. Menurutnya, kalau semua lingkungan bebas dan bersih dari peredaran Narkoba, maka pasar para pengedar akan semakin berkurang. Apalagi bila ditambah pemutusan jaringan dengan selalu mengadakan sweeping atau operasi sidak. Demand atau permintaan akan menurun , suplai Narkoba pun bisa dipotong. Secara otomatis, Bali khususnya, akan bisa bebas dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Dinas Peternakan ini kan sering turun ke masyarakat dalam rangka menyosialisasikan masalah peternakan dan kesehatan hewan. Mereka juga bisa langsung memberikan muatan ini kepada masyarakat nanti setelah diberikan advokasi, sehingga makin meluas. Kami harapkan masyarakat paham dan sadar tentang bahaya dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba itu, tambahnya. Kepala Bidang Pencegahan BNNP Bali Ni Ketut Adi Lisdiani, SKM.,MHP.Ed, mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali merupakan target keempat dari enam SKPD yang direncanakan sejak Maret lalu.Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Putu Sumantra menyambut baik kegiatan advokasi yang digelar BNNP Bali. Mengingat Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan Indonesia sedang Darurat Narkoba. Kendati secara formal baru digelar pertama kali, namun secara informal Kepala BNNP Bali dikatakan sering ke Dinas Peternakan dan secara aktif mengingatkan supaya di masing-masing instansi melakukan langkah-langkah P4GN. Walaupun tidak secara operasional seperti BNN, tetapi yang kita sampaikan adalah penyadaran kepada teman-teman semua disini , bahwa itu merupakan pelanggaran hukum, ujarnya. Pihaknya berharap seluruh pegawai Dinas Peternakan mendapatkan pemahaman lebih detail dan tajam mengenai P4GN ini.
