Sebagaimana diketahui letak geografis Indonesia yang strategis terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia baik melewati jalur darat, laut, dan udara, di seluruh wilayah Indonesia dengan modus operandi yang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan untuk mempermudah pendeteksian dini dan pemantauan melalui sebuah peta geospasial.
Keseriusan mengenai penanggulangan peredaran gelap narkoba dibuktikan oleh Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Pemanfaatan Geospatial Science Untuk Penanganan Kejahatan Narkotika”, di Hotel Avenzel, Jawa Barat, Kamis (11/11).
Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta ini terdiri dari perwakilan masing-masing satuan kerja di lingkungan BNN serta perwakilan dari PPN/BAPPENAS, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan menghadirkan narasumber diantaranya Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Dr. Benny J. Mamoto, S.H., M.Si., dan Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Dr. Adrianus Meliala, M.A. M.Si..
Dalam sambutannya, Robby Karya Adi S.Ik., Kasubdit Intelijen Teknologi yang mewakili Direktur Intelijen BNN menyampaikan tujuan dan manfaat dari kegiatan Kajian Peta Dasar Daerah Penyulundupan dan Psikotropika dari luar negeri secara umum adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi geospasial (peta) dan non-spasial (statistik dan lainnya) yang akan digunakan dalam analisis-analisis spasial dalam upaya menghasilkan informasi intelijen yang akurat mengenai faktor-faktor pembentuk dalam proses kejahatan narkotika seperti halnya penyelundupan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Informasi intelijen ini nantinya akan dijadikan dasar dan acuan dalam proses tactical analysis di dalam kegiatan tindakan penanganan (pemberantasan), juga digunakan sebagai salah satu acuan utama dalam proses strategic analysis untuk program penanganan kejahatan narkotika jangka panjang.
“Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan FGD ini sendiri adalah untuk melakukan identifikasi berbagai jenis model penyelundupan dan peredaran narkotika serta faktor-faktor pembentuknya, juga melakukan identifikasi dari kegiatan dan sub-kegiatan dalam proses terjadinya kejahatan narkotika baik dari proses penyelundupan maupun peredaran”, ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BNN, Drs. I Wayan Sukawinarya, M.Si., menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadi salah satu katalis dari integras pemanfaatannya dalam proses penanganan tindak pidana kejahatan, termasuk narkotika. Salah satu yang demikian erat dan hampir digunakan diseluruh dunia, adalah pemanfaatan geospatial science dan technology.
“Hal ini disebabkan oleh nature atau sifat dari kejahatan itu sendiri yang akan selalu memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimana sebuah kejadian terkait dengan kejahatan narkotika merupakan kombinasi dari reasoning aktor-aktor yang terlibat didalamnya, yang semuanya melibatkan aspek ruang dan waktu,” pungkas Sestama.
Permasalahan narkoba merupakan permasalahan serta tanggung jawab bersama, oleh karena itu diharapkan dengan diadakannya diskusi, peserta dapat menjelaskan permasalahan pada masing-masing satuan kerjanya serta dapat memberikan pendapat dan masukan agar tim kajian BNN mampu mengidentifikasi dan merumuskan model atau struktur pembentuk dari kejahatan narkotika, yang nantinya akan diturunkan menjadi sebuah proses yang didalamnya terdiri dari kegiatan dan sub-sub kegiatan yang membentuk sebuah kejahatan tindak pidana narkotika sehingga dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak. (FNY)
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
