Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Oleh 29 Apr 2021Mei 10th, 2021Tidak ada komentar
Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba 

BNN.GO.ID- Jakarta Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN Teguh Iman Wahyudi, SH, MM, dan jajaran melaksanakan audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI pada hari Kamis, 29 April 2021.  Audiensi diterima oleh Taufiq Madjid, SSos, MSi, selaku Sekjen Kemendesa PDTT beserta Jajaran yaitu Direktur PSD, Karo Humas dan staf di Rupat Sekjen Kemendesa PDTT. Sekjen Kemendesa menjelaskan tentang sinergi Kemendesa dan BNN yang telah terjalin melalui kegiatan Desa Bersinar melalui penandatangan MoU dan Deklarasi di Cianjur yang akan dilanjutkan kegiatan selanjutnya di Madura.

“Prioritas Penggunaan Dana Desa, sesuai SDGs Desa terutama dalam 0% kriminalitas, Desa sehat dan sejahtera 0% terpapar narkoba, 100% pecandu ditangani. Dalam program GDAD tentunya perlu kemitraan semua sektor dimana budaya selama ini menanam ganja, disamping alih fungsi lahan ganja dengan tanaman komoditas unggulan juga perlu upaya mitigasi yang lebih efektif”, tutur Sekjen Kemendesa.

Selanjutnya Teguh Iman Wahyudi, SH, MM menyampaikan Program GDAD Aceh 2016-2025 yang merupakan program terintegrasi dari 6 aspek pembangunan (sosbud, kamtib, pelestarian lingkungan, bang ekonomi, ketahanan pangan, dan agrowisata). Dimana peran Kemendesa berada pada 3 sektor penting yaitu pengembangan ekonomi, ketahanan pangan dan agrowisata.  Harapannya di Tahun 2025 dapat tercipta Kawasan yang pulih, sehat, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.  Kementerian Desa merupakan salah penjuru yang sangat penting dalam keberhasian program, karena Pilot Project GDAD berada di wilayah desa/perdesaan.

“Peran Kemendesa dapat melalui Intervensi Langsung, Pendampingan Pemda, ataupun Pendampingan Penggunaan Dana Desa dapat berupa Implementasi Desa Bersinar, Pengembangan BUMDes, Usaha Ekonomi yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes, Pengembangan Produk/Komoditas Unggulan Desa. Harapannya Implementasi dari Kemendesa menyasar di Pilot Project (14 lokus sesuai kesepakatan rapat Desk Aceh Bappenas. Juga mengenai penanganan tanaman kratom di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga disampaikan dalam audiensi”, Masukan Dir Dayatif

Bito Wikantosa, SS. M.Hum Direktur Pelayanan Sosial Dasar Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan menyampaian bahwa di tahun 2021 penggunaan dana desa sudah tahap realisasi dari perencanaan yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya. Kegiatan P4GN baik Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat maupun Rehabilitasi sudah tertuang dalam juknis pemanfaatan dana Desa dan setiap desa mendapatkan dana desa sebesar 1 Milyar. Untuk Tahun 2022 dapat kita sinergikan dengan program GDAD dan setelah ini akan ditelusuri penggunaan dana desa pada wilayah pilot project GDAD pada tahun ini. Kemendesa PDTT juga mempunyai kegiatan memfasilitasi pada 8 Provinsi/12 kabupaten dalam rangka mengasistensi pemanfaatan dana desa.  Kementerian Desa juga akan menjadikan data BNN untuk perencanaan kegiatan di Desa. (Yudhi Widiarto PSM Ahli Muda)

Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Audiensi Program GDAD dan Implementasi Inpres 2/2020 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

#WarOnDrugs

#IndonesiaBERSINAR

#hidup 💯 persen

#sadar_sehat_produktif_&_bahagia

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel