Pertemuan bilateral dilakukan delegasi Indonesia bersama delegasi Hungaria, Selasa (14/3). Sejumlah pejabat Hungaria hadir dalam pertemuan bilateral tersebut di antaranya Bolcsik Zoltán – Secretary of State Ministry of Law Enforcement, Ministry of Interior, János Balogh – Kepala Kepolisian Hungaria, Hegyaljai Mátyás – Wakil State Secretary Hubungan International, Fülöpné Czakó Ibolya – Bagian Narkotika Kepolisian Hungaria, Laczko Rita – Kementrian Interios, Nevent Lenente – Kementerian Sosial.
“Suatu kehormatan bisa menerima delegasi Indonesia, dapat tukar menukar informasi,” ujar Zoltan Bolscik yang menjabat State Secretary sejak 1 tahun lalu dan telah menjadi polisi selama 39 tahun dengan banyak menangani kasus narkotika.
Dalam pertemuan tersebut ia menjelaskan bahwa Hungaria sebagai negara kecil dengan penduduk 10 juta orang tidak memiliki permasalahan narkotika yang tinggi bila dibandingkan negara Uni Eropa lainnya. Hungaria mencatat setiap tahun hanya terdapat sekitar 30-35 orang meninggal akibat penggunaan narkotika.
Lebih lanjut Zoltan Bolscik menyampaikan permasalahan narkotika didominasi oleh stimulansia seperti metamfetamin, MDMA dan NPS dengan 8000 kasus/tahun. Berbagai zat narkotika sebagian besar masuk ke Hungaria melalui Czeko, sementara untuk jenis kokain diketahui masuk dari Belanda. Adapun rasio pengguna dan pengedar dalam kasus narkotika yaitu 80% adalah pengguna dan 20% pengedar.
Secretary of State Ministry of Law Enforcement Hungaria tersebut mengungkapkan saat ini Hungaria telah memiliki Undang-Undang yang mengatur terkait batasan jumlah narkotika, namun apabila tidak ada maka ahli kesehatan yang akan menentukan. Proses hukum tergantung dari jumlah barang bukti dengan hukuman mulai dari 2 tahun hingga seumur hidup.
Zoltan Bolscik pun mengungkapkan Hungaria tidak seperti negara EU yang lain, tidak menjalani dekriminalisasi dan depenalisasi. Saat terjadi penangkapan apabila barang bukti di yang ditemukan dibawah jumlah aturan yang ditetapkan maka tidak akan dikenakan sanksi hukum namun disarankan untuk menjalani rehabilitasi. Namun demikian, pengguna hanya mendapat kesempatan untuk rehabilitasi satu kali dalam dua tahun selebihnya adalah pelanggaran hukum.
Setelah Kementerian Kesehatan dibubarkan satu tahun lalu, upaya rehabilitasi dan pencegahan di Hungaria dilaksanakan oleh Kementerian Interior. Program pencegahan di negara tersebut dilakukan pada berbagai kelompok usia dari taman kanak-kanak hingga orang tua. Salah satu program pencegahan Hungaria seperti program khusus untuk orang tua serta kunjungan rumah kepada anggota masyarakat di daerah pedesaan dan kelompok minoritas yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan NPS.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
