BNN.GO.ID Jakarta, 13 – 14 Juli 2023. Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN hadiri undangan dari Biro Ren terkait Penyusunan Rancangan INPRES RAN P4GN Tahun 2025-2029.
Adapun Pointer dari rapat tersebut yaitu:
1. Kegiatan dibuka oleh Bapak Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM selaku Kepala Biro Perencanaan BNN, menyampaikan tentang Hasil Evaluasi Capaian RAN Inpres P4GN Tahun 2023 dan Rencana Penyusunan Inpres P4GN Tahun 2025-2029
2. Hasil Evaluasi tentang Data Capaian Rincian Capaian Inpres Tahun 2023 antara lain:
• Capaian Umum Aksi RAN
1. Aksi pencegahan mengalami penurunan capaian
2. Aksi rehabilitasi di tahun 2021 menurun salah satunya karena adanya pandemi
3. Penelitian di tahun 2025 perlu adannya konfirmasi survey terhadap angka prevalensi
• Evaliasi Matriks Capaian 2020-2023
1.Tes Urin ASN dilanjutkan karena meskipun tanpa RAN Tes Urin tetap dilaksanakan
2.Tes Urin penyedia jasa transportasi koordinasikan lagi dengan Kementerian perhubungan
3.Taruna-taruni belum bisa terukur karena tidak ada data jumlah KL yang memiliki sekolah kedinasan
4.Satgas K/L dilibatkan pada kegiatan BIMTEK sehingga perlu pembahasan internal lebih lanjut
5.Sosialisasi Kawasan rawan dan cara pengukurannya untuk mengategorikan daerah menjadi kawasan rawan
6.GDAD sudah terpenuhi satu dokumen, namun K/L yang masuk kedalam dokumen perencanaan GDAD, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan terkait tugas RAN yang bisa dilaksanakan di tahun berjalan dan tahun 2024
7.Bimtek dayatif kawasan rawan apakah kelanjutannya ada monev dll untuk mengukur keberhasilan
Hasil Evaluasi Tim Pengawasan Pelaksanaan RAN P4GN, Sekretariat Kabinet :
1. Narasi komunikasi publik jika dilanjutkan aksinya maka bisa diupgrade misal dengan membentuk komunitas sosial tentang P4GN dll tidak hanya sosialisasi dan penyebaran informasi
2. Keterlibatan pemerintah daerah diupayakan tidak memberatkan daerah untuk melakukan aksi misalnya tes urin.
3. Untuk daerah didorong untuk melakukan aksi tematik (desa bersinar (pencegahan), kawasan rawan dan rentan (dayamas)
4. Tes Urin jika bisa dilakukan tanpa inpres bisa dikeluarkan dari RAN
5. Proses penyusunan Perpres Ijin prakarsa, tim PAK (panitia antar kementerian), menyusun draf rancangan, harmonisasi, paraf
Perpres dan Inpres memiliki output yang sama, bisa dianggarkan, bisa membentuk satgas dll namun berbeda dalam keringkasan waktu
• Inpres selanjutnya diharapkan sesuai kehendak presiden, rencana pembangunan nasional, politik RUU Narkotika
• Secara kontektual harus mengetahui kebutuhan 5 tahun kedepan
• Inpres disusun untuk dilaksanakan bersama yang tidak bisa dilakukan oleh tugas dan fungsi reguler K/L.
Hasil Evaluasi Tim Pengawasan Pelaksanaan RAN P4GN, Sekretariat Kabinet :
• Harapannya aksi baru dapat meng update aksi yang ada sebelumnya dan memberikan keuntungan.
• Masing-masing kedeputian bisa menyalurkan indikator aksinya. Jika masih relevan 5 tahun kedepan, aksinya bisa ditingkatkan.
Undangan Penyusunan Rancangan INPRES RAN P4GN Tahun 2025-2029
#War on Drugs
#speed up never let up
