Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya tersebut dilakukan BNN dengan melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat.
Hal ini disampaikan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama BNN, Anton Setiyawan, S.I.K., M.Si., dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BNN, yang digelar di Ruang Rapat Muhammad Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu (18/6).
Dalam sambutannya, Anton mengungkapkan bahwa indeks reformasi birokrasi BNN pada tahun 2024 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 82,47.
“Nilai reformasi birokrasi tahun 2024 merupakan capaian tertinggi yang berhasil diraih BNN sejak tahun 2016,” ujarnya.
Anton Setiyawan menyampaikan nilai tersebut menjadi bukti atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BNN. Dalam berbagai kesempatan, lanjut Anton, Kepala BNN selalu mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masayarakat yang salah satunya yakni melalui respon cepat dan tepat terhadap setiap pengaduan.
Guna menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, BNN mengundang Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PAN-RB, Rosikin, untuk menambah informasi dan wawasan pegawai terkait dengan pengelolaan pengaduan di lingkungan BNN.
Dalam kesempatan tersebut Rosikin memaparkan mengenai perubahan paradigma pelayanan publik yang bergeser dari institusional based menjadi human-centered hingga pembaruan aplikasi LAPOR yang merupakan aplikasi pengaduan nasional.
Berkaitan dengan pergeseran paradigma pelayanan publik, Rosikin menjelaskan bahwa saat ini publik atau masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek layanan tetapi menjadi subjek. Masyarakat saat ini diajak untuk aktif sebagai penerima layanan, maka disediakanlah kanal-kanal pengaduan seperti aplikasi LAPOR dan forum konsultasi publik.
“Melalui LAPOR, masyarakat memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan, kritik, ataupun aspirasi terkait layanan publik,” jelasnya.
Rosikin mengatakan aplikasi ini bukan sekadar media pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial yang mendorong keterbukaan dan perbaikan berkelanjutan di tubuh birokrasi. Dengan demikian, adanya keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mendorong akselerasi dalam reformasi birokrasi dan mewujudkan good government.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
