Dalam rangka pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Instansi Pemerintah, Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan anggota dari Bakohumas Instansi Pemerintah mengikuti kegiatan Bakohumas Instansi Pemerintah Regional Indonesia Bagian Timur Tahun 2013 yang diadakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (27/8), dengan tema Penguatan Kompetensi Humas Pemerintah Melalui Standarisasi Profesi.Hadir dalam acara pembukaan kegiatan Bakohumas Instansi Pemerintah Regional Indonesia Timur Tahun 2013, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Freddy H. Tulung mewakili Menteri Komunikasi Dan Informasi, Gubernur Propinsi NTB M. Zainul Majdi, Deputi Seswapres Bidang Politik Setwapres Dewi Fortuna Anwar, Ketua PERHUMAS Prita Kemal Dhani.Tujuan diadakannya kegiatan Bakohumas Regional Indonesia Bagian Timur ini untuk meningkatkan pemahaman bagi anggota Humas Pemerintah mengenai peran kelembagaan sebagai simpul komunikasi pemerintah terutama dalam hal Penyediaan dan Diseminasi Informasi, menumbuhkan semangat proposionalisme bagi anggota Humas Pemerintah terkait pentingnya koordinasi integrasi dan sinergi Diseminasi Informasi Publik yang strategis guna meningkatkan kompetensi Humas untuk mendapatkan Akseptasi dan Legitimasi publik atas kinerja Kepemerintahan, menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Bakohumas mengenai sinergi serta tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik, hasil yang diharapkan atau output kegiatan masyarakat dan pelaku media dapat memperoleh informasi yang proporsional bercirikan edukatif pemberdayaan dan pencerahan melalui media informasi yang digunakan oleh Pemerintah.Adapun materi dan para narasumber yang hadir dalam kegiatan ini, antara lain : Peran Dan Sinergi Fungsi Strategis Humas Pemerintah Oleh Bpk. Freddy H. Tulung (Dirjen Informasi Komunikasi Publik), Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi Isu Negatif Di Wilayah NKRI Diluar Negeri Oleh Ibu Dewi Fortuna Anwar (Deputi Seswapres Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden), Pengembangan Kompetensi SDM Dalam Konteks SKKNI Oleh Bpk Surono, Standarisasi Kompetensi Profesi Kehumasan Oleh Ibu Prita Kemal Dhani (Ketua PERHUMAS), Kode Etik Bagi Profesi Humas Sebagai Studi Kasus Humas Pemerintah Oleh Dr Soebagyo, MS (Staf Ahli Kemkominfo), Menjawab Tantangan Humas Pemerintah Melalui Sertifikasi Profesi Oleh Muslim Basya (Dewan Kehormatan PERHUMAS), Manajemen Media Humas Pemerintah Oleh Ahmad Kurnia (Pimred Media Online Info Publik Kemkominfo).Informasi saat ini berjalan sangat cepat dan aktual bersifat global serentak dan interaktif, tantangan saat ini bagaimana bekerja didalam kerangka kerja yang menekankan prinsip-prinsip dasar komunikasi khususnya jurnalistik yang juga berlaku tidak hanya bagi jurnalis-jurnalis dikalangan swasta akan tetapi dilingkungan Pemerintah. Serta tidak kalah menariknya adalah kecepatan penyampaian dari Aspek Kepemerintahan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Realitas menyatakan bahwa revolusi teknologi informasi adalah suatu kenyataan yang menempatkan kita kepada ketingkat pekerja profesionalisme yang tinggi. Kehumasan didalam Pemerintah belum dapat mengimbangi tuntutan kerja dalam hal pemberitaan informasi di media-media. Masih ada beberapa instansi Humas Pemerintahan yang mengedepankan para stafnya hanya untuk bekerja diluar jobdesc Kehumasan, ungkap Dirjen Informasi Komunikasi Publik Freddy H. Tulung.Penyampaian informasi Instansi Pemerintah kepada publik harus menyeluruh dan merata sesuai dengan realita dan kejadian yang ada. Pemerintah melalui kemenkominfo dan Bakohumas Pusat akan memberikan sertifikat terkait kode etik profesi humas, saat ini rancangan tersebut sedang dalam penyusunan dan tidak lama lagi akan ada sosialiasi ke Instansi Pemerintah terkait sertifikasi kode etik profesi Humas. Agar kedepannya nanti petugas Humas benar-benar mengetahui tugas, pokok dan fungsi kehumasan.(irw)
Berita Utama
SERTIFIKASI PEGAWAI KEHUMASAN
Terkini
-
FGD BNN RUMUSKAN REKOMENDASI PENGUATAN REGULASI VAPE DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN DINITROGEN OKSIDA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN GENERASI 19 Feb 2026 -
BNN DAN KEMENTERIAN HUKUM MATANGKAN KOLABORASI STRATEGIS PENGUATAN POSBANKUM 19 Feb 2026 -
FGD: PENGATURAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN DINITROGEN OKSIDA (“WHIP PINK”) DI INDONESIA 18 Feb 2026 -
BNN MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA 103 KILOGRAM DAN 990 MILILITER MDMB-4EN-PINACA 18 Feb 2026 -
BNN TEGASKAN PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DALAM RAKERNIS DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2026 18 Feb 2026 -
BNN MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA 103 KILOGRAM DAN 990 MILILITER MDMB-4EN-PINACA 18 Feb 2026 -
BNN TEGASKAN PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DALAM RAKERNIS DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2026 18 Feb 2026
Populer
- KEPALA BNN RI KUKUHKAN KELOMPOK AHLI MASA BAKTI 2026-2027 27 Jan 2026

- BNN-KEMENDES PDT DEKLARASI INDONESIA BERSINAR DI LAHAT, NEGARA HADIR HINGGA DESA PERANGI NARKOBA 23 Jan 2026

- BNN DAN PEMPROV BANGKA BELITUNG PERKUAT SINERGI PENCEGAHAN NARKOBA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN 28 Jan 2026

- PERAYAAN NATAL 2025: KEPALA BNN RI AJAK INSAN BNN MAKNAI TUGAS P4GN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN IMAN 30 Jan 2026

- DEDIKASIKAN DIRI DALAM PENGABDIAN DAN PENEGAKAN HUKUM, KEPALA BNN RI RESMI MENYANDANG GELAR DOKTOR KEHORMATAN 31 Jan 2026

- BNN DAN KOMISI YUDISIAL PERKUAT SINERGI PENANGANAN KEJAHATAN NARKOTIKA 30 Jan 2026

- KUATKAN KOLABORASI, BNN TERIMA AUDIENSI DPRD KALIMANTAN TIMUR 31 Jan 2026
