Rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Hal ini disampaikan oleh Dunan Ismail Isja selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, ketika hadir sebagai narasumber pada acara Rapat Pimpinan Daerah TNI Polri di Makodam VI/ Mulawarman Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (28/2).
“Setiap penyalahguna itu wajib menjalankan rehabilitasi karena untuk mengatasi tingkat kecanduannya, sehingga diharapkan orang tersebut tidak lagi menyalahgunakan narkoba,” imbuh Dunan. Dengan tidak lagi menyalahgunakan narkoba maka otomatis permintaan akan berkurang bahkan bisa memutus jaringan peredaran narkoba.
Dikarenakan upaya rehabilitasi menjadi sangat penting, Dunan mengatakan agar setiap penyalahguna maupun pecandu untuk segera melapor kepada institusi penerima wajib lapor dalam hal ini bisa BNN, agar segera mendapatkan penanganan rehabilitasi.
Pada kesempatan tersebut Dunan mengingatkan kepada setiap Kementerian Lembaga termasuk TNI dan Polri bersama- sama melaksanakan rencana aksi P4GN sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018.
“Penting dilaksanakan karena untuk percepatan penanggulangan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Indonesia,” ucap Dunan.
Dunan melanjutkan BNN tidak mempunyai kekuatan dalam menangani peredaran gelap narkoba di Indonesia. BNN butuh bantuan dan kerjasama dari setiap Kementerian Lembaga termasuk TNI dan Polri. Dunan mencotohkan seperti upaya Alternatif Development yang dilakukan di Aceh.
“Seperti upaya alternatif development yang kita lakukan di Aceh. Kita melibatkan beberapa kementerian, seperti dari kementerian perhutani, kementerian pertanian, pemda setempat. Kalau BNN sendiri mana mampu kita,” ujar Dunan.
