Penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius yang mengancam generasi bangsa. Melihat hal demikian, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Pattimura Lantai 1 Gedung Tan Satrisna, BNN, Cawang, Jakarta Timur, pukul 09.00 WIB, Senin (24/3).
Turut hadir Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto, Kapuslitdatin, Agustinus B. Pangaribuan, dan Plt. Sekretaris Utama BPS, Moh. Edy Mahmud, beserta jajarannya.
“Dengan adanya kolaborasi antara BNN dan BPS ini, Kami harap pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data dapat semakin optimal, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” ujar Kapuslitdatin dalam sambutannya.
Sementara itu, pihak BPS berkomitmen dalam mendukung pengelolaan data narkotika yang lebih sistematis dan berbasis ilmiah.
“BPS siap memberikan dukungan penuh dalam pengolahan dan analisis data untuk membantu BNN dalam memetakan kondisi penyalahgunaan narkoba secara lebih akurat. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan solusi berbasis bukti bagi perumusan kebijakan nasional terkait narkotika,” kata Moh. Edy Mahmud.
Melalui kerja sama ini, BNN dan BPS akan mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk dukungan perancangan desain sampling dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba sebagai referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Penandatanganan PKS ini menjadi langkah maju dalam memperkuat kebijakan berbasis data dan membangun strategi nasional yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba (Bersinar).
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
