Pertemuan Tingkat Menteri di Wina Fokuskan Isu Kesehatan

Dalam agenda Joint Ministerial Statement, atau semacam pertemuan level menteri, sejumlah isu penting seperti kesehatan, pencegahan, dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkoba, dibahas secara lebih mendalam. Pertemuan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan penutupan kegiatan pembahasan tingkat tinggi tentang kesehatan, pencegahan dan rehabilitasi termasuk upaya mengatasi HIV. Direktur Eksekutif UNODC, Yury Fedotov yakin bahwa pertemuan tingkat menteri ini dapat memberikan point mendasar yang akan menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam sebagai persiapan Sesi Khusus Majelis Umum PBB, pada tahun 2016 mendatang. Fedotov juga menyampaikan apresiasinya pada anggota CND yang komitmen untuk memberikan dukungan dalam upaya penanggulangan masalah narkoba. Fedotov mengakui banyak kemajuan yang telah diraih, meski demikian ia mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam konteks menekan demand dan supply narkoba, dan juga permasalahan lainnya seperti pencucian uang dan kerja sama dalam aspek yudisial. Dalam kesempatan konferensi pers, Fedotov mengatakan amanat dari berbagai konvensi sangatlah fleksibel, berasaskan hak asasi, dan perlindungan kesehatan. Saya akan menekankan pentingnya menguatkan kesehatan publik secara komprehensif, seimbang, dan menggunakan pendekatan yang berbasis ilmiah dan yang lebih penting lagi sesuai dengan standar hak asasi manusia, kata Fedotov. Ia juga mengatakan tidak ada satupun negara yang kebal dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Negara bekerja sendiri tidak akan mampu menemukan solusi. Karena itulah kita harus membangun kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan global. Sebagai bagian dari PBB, UNODC siap untuk berperan, tandas Fedotov. Pembahasan tingkat tinggi selama dua hari ini merupakan tindak lanjut dari resolusi Majelis Umum PBB yang digelar pada Desember 2012 lalu. Diskusi tentang masalah narkoba dunia akan terus diangkat di Dewan Sosial dan Ekonomi sebelum pertemuan anggota PBB di New York pada tahun 2016 dalam sebuah sesi khusus dalam sidang majelis umum.