Indonesia dikaruniai pesisir pantai yang luas dengan kekayaan terumbu karang yang elok di mata dunia. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sebagai Negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau mencapai 17.504, laut menjadi penopang hidup bangsa Indonesia.
Namun, bagi beberapa sektor pemerintahan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Terutama dalam hal pertahanan dan keamanan wilayah Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Insonesia (BNN RI) memiliki peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), turut andil dalam menjaga wilayah kemaritiman Indonesia dari ancaman penyelundupan narkoba.
Berbagai kerjasama telah dilakukan dalam upaya mempertahankan wilayah Indonesia dari gempuran sindikat narkotika Internasional. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara BNN RI dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) 2019 silam.
Tak ingin kerjasama ini sia-sia, Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI (puslitdatin BNN RI) mendorong adanya kerjasama yang lebih mendalam dengan Bakamla. Melalui Direktorat Data dan Informasi Bakamla, BNN RI resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana serta prasarana dalam rangka pertukaran data dan/atau informasi.
Ditandatangani langsung oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla, Enjud Djarot, S.T., M.M., M.Han., kedua pihak sepakat untuk mengimplementasikan butir butir kerjasama. Diantaranya, pertukaran informasi dan pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana milik kedua pihak untuk digunakan bersama dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia.
Didampingi Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI, Drs. Ahmad Djatmiko, M.A., Kepala Puslitdatin BNN RI, Drs. Agus Irianto, S.H., M.H., M.Si., Ph.D., menandatangani PKS sebagai tanda dimulainya kolaborasi intens antara kedua belah pihak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
“MoU harus ditindaklanjuti. Kami berharap setelah ini banyak lagi bermunculan kerjasama lain yang lebih ditel”, ujar Agus Irianto pada pembukaan penandatanganan PKS di Gedung Bakamla RI, Jakarta, Kamis (9/12).
Agus Irianto menyampaikan adanya kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun ini.
“Kami melakukan uji publik terhadap hasil riset penyalahgunaan narkoba. Dalam konsidi Pandemik, angka prevalensi mengalami kenaikan”, tutur Agus Irianto.
Agus Irianto mengatakan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika naik dari 1,8% menjadi 1,95%. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi pandemik Covid-19. Ia menambahkan, kenaikan angka prevalensi juga diikuti dengan adanya pergeseran klasifikasi.
“Angka penyalahgunaan pada rentang usia 12-24 tahun mengalami penurunan, sedangkan pada rentang usia 24-50 tahun, yakni usia produktif, mengalami penurunan”, imbuhnya.
Lebih rinci Agus Irianto memaparkan pergeseran angka prevalensi juga terjadi pada klasifikasi jenis kelamin. Kenaikan angka penyalahgunaan narkoba pada perempuan mengalami kenaikan, sementara penurunan terjadi pada angka penyalahgunaan narkoba pada kelompok laki-laki.
Dipenghujung acara, Agus Irianto mengatakan keberhasilan adalah milik bersama. Pihaknya menganggap keberhasilan yang diraih nantinya merupakan buah dari kerja sama berbagai pihak yang peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
“Jangan sampai kita dibilang Omdo (omong doang Red.). Harus ada tindak lanjut, dan pekerjaan ini harus bisa kita selesaikan dengan hasil yang maksimal”, ujar Agus Irianto seraya menutup sambutannya. (VDY)
