Skip to main content
Berita SatkerBidang Pemberdayaan MasyarakatFoto

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat

Oleh 01 Apr 2022April 11th, 2022Tidak ada komentar
Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba 

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan BaratBNN.GO.ID. Pontianak, 31 Maret 2022. Tim I Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN, mengadakan Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Maret 2022. Ketua Tim I Ardeta Surya Asmara, SH, LLM beserta anggota memulai kegiatan hari ke-3 ini di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ekonomi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Tim diterima oleh Eko Darmawansya, ST (Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Disperindag ESDM Prov Kalbar), Ratna Natalia, SE, ME (Fungsional Industri dan Perdagangan), Ratna Natalia, SE, ME (Fungsional Industri dan Perdagangan), Bambang Haryono (Fungsional Industri dan Perdagangan), Sri Eti Wahyuningsih, SH, MS.i (Analis Industri), Dimyati, S.Sos (Fungsional Industri dan Perdagangan)

Tim Dayatif menyampaikan kepada Dinas Perindag dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat mengenai langkah2 strategis dalam upaya P4GN, melalui sinergi secara bersama-sama dalam penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui program permberdayaan masyarakat, diharapkan tercipta kesamaan persepsi mengenai langkah strategis, permasalahan, dan tindak lanjut program oleh pemerintah daerah, agar selalu seiring dengan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Alternatif dengan meningkatkan kapasitas masyarakat utk lebih mempunyai kemampuan secara ekonomi sehingga dapat menjauhkan keterlibatan masyarakat di dalam peredaran gelap Narkoba.

Baca juga:  BNN Lakukan Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Di Provinsi Bangka Belitung

Disampaikan oleh Yudhi Widiarto, SP (PSM Ahli Muda) berdasarkan hasil capain Indeks KoTAN di beberapa Kabupaten Prov Kalbar maka BNN mengajak peran serta aktif Pemda Provinsi sebagai bagian dari tim yg mewujudkan KoTAN, melalui tupoksi masing2 dapat mendukung Aksi pada 5 variabel KoTAN. Disamping itu juga dalam pemulihan Kawasan rawan narkoba sebanyak 232 kawasan di Wilayah Kalbar, supaya pemda dapat terlibat dan melaporkannya dalam aplikasi Inpres No 2 Tahun 2020 dalam aksi khusus pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat pada Kawasan rawan Narkoba.

Dalam audiensi ini, diskusi yang terbangun mengenai : tindak lanjut pelaksanaan lifeskill yang telah diadakan di masyarakat binaan, program2 Disperindag ESDM yang dapat bersinergi dengan BNN, informasi terkini dalam perdagangan kratom di Kalbar, bahaya penyalahgunaan Kratom, kedepan Disperindag dan instansi terkait akan menerapan Harmonized System code serta Cukai pada tanaman Kratom dan pelaksanaan test urine di Pemprov Kalbar

Selanjutknya di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Tim diterima oleh Drs. Hermanus, M.Si. (Kaban Kesbangpol Prov. Kalbar), Drs. Rahin, MM. (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas), 3. Sarwani, SE. (Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas). Tim Dayatif menyampaikan informasi kepada Kesbangpol dalam implementasi kebijakan KoTAN, baik Pemberdayaan PSM dan Penyelenggaraan Dayatif dalam upaya pemulihan Kawasan rawan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat.

Baca juga:  KEPALA BNN RI KUNJUNGI KA BAKAMLA RI, PERKUAT SINERGITAS DALAM P4GN

Kepala Badan Kesbangpol dalam paparannya menyampaikan mengenai tugas dari Badan Kesbangpol untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disampaikan juga mengenai regulasi mengenai P4GN yang ada, pembentukan tim pelaksana dan pendukung terpadu P4GN Prov. Kalbar, penyusunan rencana aksi daerah P4GN-PN, penunjukan penggiat anti narkotika dan PIC di setiap perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar akan mendukung sepenuhnya program P4GN dan meminta supaya wilayah Kabupaten yang belum ada BNNK nya supaya dapat terbentuk, mengingat wiayah Provinsi Kalbar merupakan daerah perbatasan, adanya jalur-jalur tikus perdagangan narkoba serta meminta program BNN juga menyasar juga di wilayah kabupaten yang belum ada BNNKnya. (YW)

#War on Drug

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Audiensi Stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel