Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, menyaksikan secara langsung Pidato Ketua MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, dan Pidato Kenegaraan Presiden, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” tutur Ketua MPR RI.
Dalam pidatonya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menekankan sejumlah hal di antaranya soal pentingnya menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2024 dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa hingga soal rencana amandemen UUD 1945.
Berikut ini adalah beberapa poin penting yang ditekankan Ketua MPR RI pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023.
1. Penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Setelah Pemilu 2024
2. Indonesia Tak Boleh Jadi Negara Gagal
3. Industri Keuangan Digital Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi
4. MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara
5. Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meyakini cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai pada 2045.
Hal itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI. Menurut Jokowi, cita-cita itu bukan sekadar peluang bagi Indonesia.
“Ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar. Untuk meraih Indonesia Emas 2045 meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan tidak hanya peluangnya saja,” kata Presiden RI.
Jokowi mengatakan, pemerintah sudah merumuskan berbagai program untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam sidang itu, Jokowi meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat Indonesia mendukung pemerintah dan berpartisipasi.
Jokowi meminta masyarakat terus menjunjung persatuan dan tidak terpecah-belah karena cacian dan makian di ruang publik. Langkah itu menurutnya adalah bentuk partisipasi untuk meraih Indonesia Emas 2045.
“Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” tutup Jokowi.
Sedangkan, pada agenda ke-2 dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, memimpin rapat paripurna pertama masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
Puan kemudian mengungkapkan bahwa ada dua agenda rapat paripurna hari ini. Pertama, pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2023-2024.
“Kedua, pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024, beserta nota keuangannya dan dokumen pendukungnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan mengenai Arsitektur APBN tahun 2024. Saat ini, pemerintah mendesain APBN 2024 agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.
Terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan presiden dalam pidato kenegaraannya, diantaranya
1. Potensi Naiknya Pendapatan Per Kapita Indonesia.
2. Energi Hijau dan Peningkatan Ekonomi Bukan Hanya dari SDA
3. Pemimpin Harus Punya Kepercayaan Publik
4. Bonus Demografi dan Penguatan Kapasitas SDM
5. Presiden Bukan Penentu Kandidat Capres dan Cawapres
Adapun sidang dihadiri 1.549 undangan. Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, turut diundang para mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR dan DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri.
Hadir juga ketua umum partai politik, raja-raja Nusantara, ketua ormas keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Nusantara. Lalu, rapat paripurna yang digelar usai Sidang Tahunan MPR dihadiri oleh 385 anggota DPR.
Biro Humas dan Protokol BNN RI
