“Yang menjadi ancaman terbesar adalah NPS (New Psychoactive Substance). Narkotika jenis baru yang belum terdeteksi dan selalu berkembang”, ujar kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko, saat memberi materi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Diklat Pim I) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu, (27/3).
Menurut Heru, kebanyakan orang hanya mengawasi penyalahgunaan narkoba yang sudah banyak beredar, sepertu sabu, ganja, ekstasi dan sebagainya. Padahal, menurutnya, yang berbahaya adalah perkembangan narkotika jenis baru yang semakin pesat dan sulit untuk di kontrol.
Tak hanya itu, struktur perdagangan narkoba di Indonesia menarik bagi sindikat narkotika internasional untuk masuk ke Indonesia. Kepala BNN menyampaikan bahwa harga narkotika jenis sabu di Cina hanya berkisar 20.000 rupiah, sementara di Iran berkisar pada angka 50.000 rupiah. Sedangkan di Indonesia harga jual sabu dapat mencapai angka 1,5 juta rupiah per gram. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar narkoba yang sangat potensial.
Permasalahan tak hanya sampai disana. Kondisi dataran Indonesia yang berpulau-pulau memberi andil besar dalam tingginya angka penyelundupan narkoba melalui jalur laut. BNN mengantongi data sebesar 80% penyelundupan narkoba terjadi di laut. Masalah lain pun timbul dari banyaknya oknum Lapas yang turut terlibat dalam aksi peredaran gelap Narkoba. Heru Winarko memaparkan sebanyak 90% kasus penyaahgunaan narkoba yang terbongkar dikendalikan oleh Narapidana dari balik jeruji besi.
Heru berkisah saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya kerjasama, baik nasional maupun internasional. Menurutnya Karakter pengguna narkoba disetiap wilayah berbeda-beda dan jenis narkotika yang digunakannya pun berbeda.
“Setiap wilayah narkobanya berbeda-beda. Di Malaysia tidak pakai sabu, mereka pakai heroin. Makanya, kalau disana ditemukan sabu, itu pasti untuk Indonesia. Sabu yang melintas di Indonesia juga disinyalir akan bermuara di Australia, apalagi disana harga sabu bisa mencapai 300 dolar”, Ujar heru.
“Untuk itu kita harus perbanyak membangun kerjasama. Baik dalam negeri maupun luar negeri”, imbuhnya.
Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang masih berada pada angka 1,77 % (Jurnal Data P4GN Tahun 2017) atau sekitar 3-5 juta orang, menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Inilah alasan BNN, melalui Kepala BNN, memberikan materi dan edukasi, mengapa perjuangan ini perlu dilakukan bersama sama.
Hal ini bertujuan agar terjadi sinergitas didalam konsep berfikir peserta Diklat Pim I, untuk memberi perhatian khusus terkait P4GN saat menjabat sebagai eselon I kelak. Melalui Diklat Pim I ini, BNN berharap akan muncul para petinggi-petinggi negara yang mampu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Humas BNN
