Senin, 17 Juni 2013, JAKARTA – Akibat dekriminalisasi tidak berjalan, Lapas menjadi korban dan kebanjiran tahanan penyalah guna narkoba akibat dari putusan hakim yang menghukum penyalah guna narkoba dengan hukuman pidana. Kalau Dekriminalisasi berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika, seharusnya para penyalah guna itu dapat diberi hukuman berupa rehabilitasi, bukan hukuman pidana seperti yang terjadi selama ini.Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar, di hadapan sejumlah wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri, di Kementerian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI, Senin (17/6).Selanjutnya Anang menjelaskan, berbagai aspek yang menjadi keprihatinan bersama dan harus mendapatkan pemikiran serta langkah konkret agar permasalahan Narkoba di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik, Pertama – tama kita harus merubah paradigma pendekatan hukum menjadi pendekatan yang seimbang antara pendekatan kesehatan dan hukum. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dengan men – dekriminalisasikan dan men – depenalisasikan penyalahguna narkoba, ujar Anang.Dalam kerangka dekriminalisasi, perbuatan mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, penempatan tempat rehabilitasi kewenangan penyidik, penuntut, dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Keputusan hakim dapat memutuskan dan menempatkan pengguna narkotika untuk mejalani pengobatan atau perawatan, masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Penjatuhan Hukuman rehabilitasi lebih sesuai karena khusus bagi pengguna atau pecandu narkoba hukuman rehabilitasi lebih berat dari hukuman pidana, pengguna narkoba tidak mengenal efek jera apabila dipidana, tandas Anang.Sedangkan depenalisasi adalah perbuatan mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, Namun apabila pengguna narkoba melaporkan diri secara sukarela kepada Instansi Penerima Wajib Lapor, dengan maksud untuk mendapatkan perawatan, maka pengguna narkoba tersebut tidak dituntut pidana, jelas Anang.Menurut mantan Gubernur Akpol ini, Indonesia saat ini sedang prihatin karena menghadapi permasalahan 4 Juta korban penyalah guna narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari 4 juta ini hanya sekitar 18.000 atau 0,47 persen yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi. (pas)
Berita Utama
Dekriminalisasi Tidak Jalan Lapas Jadi Korban
Terkini
-
BNN RAIH PENGHARGAAN KEMENIMIPAS ATAS PERAN AKTIF DALAM P4GN DI LAPAS DAN RUTAN 19 Nov 2026 -
BNN MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DARI DUA KASUS PENGUNGKAPAN BNNP DKI JAKARTA 19 Nov 2026 -
BNN DAN BARESKRIM POLRI UNGKAP JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA INDONESIA–MALAYSIA DENGAN PERPUTARAN UANG SENILAI RP 2,9 TRILIUN 19 Nov 2026 -
DORONG ASN CERDAS BERMEDIA SOSIAL, SESTAMA BNN RI BUKA WEBINAR PERSONAL BRANDING ASN 18 Nov 2026 -
PERKUAT PENCEGAHAN NARKOBA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN, BNN GELAR BIMTEK INTEGRASI KURIKULUM ANTI NARKOBA 18 Nov 2026 -
BNN BEKALI CALON PIMPINAN POLRI, TEKANKAN P4GN DAN SIKAP TEGAS TERHADAP ANGGOTA YANG TERLIBAT NARKOTIKA 18 Nov 2026 -
BNN AMANKAN DPO TPPU NARKOTIKA, TELUSURI ASET SENILAI RP 32 MILIAR 18 Nov 2026
Populer
- BERSINERGI BERANTAS NARKOTIKA, LINDUNGI MASA DEPAN ANAK BANGSA 24 Okt 2026

- SINERGI BNN, POLRI, BEA DAN CUKAI UNGKAP LABORATORIUM GELAP NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL, SITA 1,2 TON SABU 23 Okt 2026

- BNN UNGKAP 98 PERSEN SAMPEL CAIRAN VAPE YANG DIUJI, POSITIF MENGANDUNG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ATAU NPS 23 Okt 2026

- TIM GABUNGAN BNN, POLRI, SERTA BEA DAN CUKAI AMANKAN KAPAL TANKER BERMUATAN 1,16 TON KETAMINE 23 Okt 2026

- PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DEPUTI REHABILITASI DAN JPT PRATAMA KEPALA BALAI BESAR REHABILITASI BNN T.A. 2026 20 Okt 2026

- BNN DUKUNG KAMPANYE ANTINARKOBA MELALUI SENI DAN BUDAYA 25 Okt 2026

- BNN BENTENGI GENERASI BANGSA DARI ANCAMAN NARKOTIKA SEJAK DINI 22 Okt 2026
