Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2025-2029, yang berlangsung di Discovery Hotel, Jakarta Utara, pada Senin (18/11).
Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh para peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pusdokkes Polri, Kementerian Informasi dan Digitalisasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Bappenas.
Penyusunan RAN P4GN Tahun 2025-2029 dibuka oleh Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD. Dalam sambutannya, dr. Farid menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar lembaga dalam upaya P4GN.
“Kolaborasi adalah kunci penting untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi permasalahan narkotika, mulai dari pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, hingga penegakan hukum yang tegas, dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba,” ujar Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI.
Pada kesempatan tersebut, BNN juga mengundang Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Buheati S.H., sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya tentang pentingnya sinergi antar lembaga dalam penyusunan kebijakan dan program P4GN.
Salah satu fokus utama dalam kegiatan Penyusunan RAN P4GN Tahun 2025-2029 adalah pengembangan balai atau loka rehabilitasi. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 6 fasilitas rehabilitasi, namun dalam lima tahun ke depan, BNN berencana untuk menambah jumlah fasilitas rehabilitasi. Terkait rencana tersebut, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI mengatakan bahwa BNN juga tengah berupaya untuk memperbarui dan mengintegrasikan data sistem informasi rehabilitasi narkotika nasional dengan berbagai parameter, guna memastikan bahwa upaya rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN RI mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama melakukan langkah nyata dalam meningkatkan standardisasi pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
“Kita perlu menyusun rencana aksi yang menyeluruh, mulai dari rehabilitasi medis dan sosial, hingga penguatan intervensi berbasis masyarakat dan pengembangan kapasitas petugas rehabilitasi,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan efektivitas program P4GN dalam menangani peredaran narkotika dan memberikan rehabilitasi yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
#indonesiabersinar
#indonesiadrugfree
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
